Status DCT Hilang Setelah Pemilu

Caleg Tak Bisa Jadi Cawabup

35

SINGAPARNA – Calon wakil bupati (cawabup) harus orang yang tidak masuk sebagai daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin kepada Radar, Kamis (14/3).

Asop menjelaskan, tidak bisanya calon legislatif (caleg) maju sebagai cawabup keluar saat konsultasi dengan Pemprov Jabar beberapa waktu lalu. “Kami di Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah konsultasi ke provinsi. Menurut provinsi, sudah ada surat edaran dari Kemendagri dengan Nomor 132/9982/Otda/19 Desember 2018, bahwa cawabup itu tidak boleh yang terdaftar sebagai DCT,” ujarnya.

Kata Asop, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa politisi yang sudah masuk DCT jangan turut serta dalam pemilihan wakil kepala daerah pada sisa periode ini. “Ini yang lagi kami kaji, penjabaran dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Apakah kemudian itu harus diiisi atau tidak jabatan wakil bupati oleh orang yang sudah masuk DCT,” paparnya.

Lanjut dia, surat edaran ini harus menjadi bahan pertimbangan partai pengusung dalam pengisian jabatan wakil bupati. “Pengusung yang mempunyai hak dalam hal ini harus mencalonkan orang di luar DCT, baik untuk DPR RI, DPD, DPRD Jabar dan Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya.

Lanjut dia, yang masih dipertanyakan adalah status DCT ini berlaku sampai kapan. “Apakah DCT itu selesai setelah pemilu, atau tidak. Kami punya penafsiran DCT itu berlaku sampai pemilu yang akan datang (2024). Biasanya kalau pemekaran dari DCT ada PAW juga dari DCT. Artinya DCT ini tidak serta merta hilang,” tafsirnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP menjelaskan DCT statusnya sampai Pemilu 2019 selesai. Tidak sampai pemilu selanjutnya. “Jadi kemungkinan jika ada caleg yang mencalonkan harus menunggu selesai Pemilu 2019. Kalau sudah selesai pemilu bukan DCT lagi. Tentu saja aturannya menurut PKPU,” jelasnya.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Kurniawan ST MM mengaku belum mendapatkan informasi surat edaran dari Kemendagri soal pra syarat calon wakil bupati tidak boleh masuk DCT.

“Ya kalau ada aturan tersebut, tentunya calon wakil bupati yang sudah kita usung harus siap mundur dari DCT untuk mencalonkan diri jadi wakil bupati,” ungkapnya.

Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, Daud Ripai mengatakan apabila aturan tersebut mengikat, pihaknya siap menjalankannya. “Kalau calon kita sudah disepakati pengusung dan bupati, maka pasti akan mengundurkan diri dari pencalonan di Pileg 2019,” pungkasnya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.