Camat Jatiwaras Tasik Dipolisikan Bawaslu Soal Netralitas

357
0
JELASKAN. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin saat ekspose penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (3/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

TASIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya melaporkan Camat Jatiwaras berinisial EMY ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tasikmalaya.

Dia diduga melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (3/12).

Pelanggaran netralitas ASN oleh camat tersebut, dilakukan ketika memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan desa di Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras akhir November lalu.

Dalam bukti laporan masyarakat berbentuk audio ke Bawaslu, camat telah terbukti menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut dua (H Ade Sugianto-H Cecep Nurul Yakin, Red) yang mana merupakan petahana.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin menjelaskan Bawaslu melaporkan Camat Jatiwaras karena diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan penyidikan.

Loading...

Baca juga : Para Pejabat Pemkot Tasik Dinas Luar ke Kabupaten Sleman, Bahas Soal Ini..

Sebab, kata Khoerun, dalam bukti laporan berbentuk rekaman audio dari masyarakat Desa Setiawangi yang diterima Bawaslu, camat tersebut terbukti secara unsur materil dan formil menggiring atau mengajak masyarakat memilih pasangan nomor urut dua.

“Camat itu secara sengaja melakukan ajakan memilih pasangan calon,” tuturnya.

Sebelum naik ke pelaporan penyidik Polres Tasikmalaya, kata dia, kasus pelanggaran netralitas ASN itu, Bawaslu selama lima hari melakukan penelusuran dan pendalaman.

“Bahkan, penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN oleh camat ini dibawa ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahap 1 atau SG 1 untuk dibahas bersama Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” terangnya.

Dalam tahap SG I, lanjut dia, dihadirkan saksi, pelapor dan terduga terlapor. Kemudian saat naik ke tahapan SG 2 kesimpulannya kasus ini memenuhi unsur syarat formil dan materil.

“Dan layak naik ke tahap penyidikan kepolisian selama 14 hari kerja. Setelah memenuhi syarat dalam penyidikan naik ke kejaksaan untuk dibawa ke ranah pengadilan,” tuturnya.

Menurut dia, pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Jatiwaras ini melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Terkait dugaan pelanggaran oleh ASN masuk dalam pasal 71 ayat I terkait Netralitas ASN dan untuk sanksinya tertera di pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan.

“Jadi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Camat Jatiwaras masuk kategori pidana pemilu dalam pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan. Sanksinya minimal pidana penjara satu bulan maksimal enam bulan. Kemudian denda minimal Rp 600 ribu maksimal Rp 6 juta,” paparnya.

Dia mengungkapkan Camat Jatiwaras yang tersandung kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ini per 30 November sudah memasuki masa pensiun.

Namun hal ini tidak akan menghilangkan perbuatannya melanggar netralitas ASN, karena dilakukan pada saat aktif menjabat sebagai camat atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dari pengakuan camat dari hasil klarifikasi Bawaslu, sambung Khoerun, bahwa ajakan tersebut dilakukan tidak sengaja. Akan tetapi kasus ini sudah memenuhi syarat formil dan materil setelah melalui SG 1 dan SG 2 masuk kepada unsur pelanggaran netralitas ASN.

“Termasuk bukti audio dan SK penunjukan sebagai camat sudah dikantongi oleh Bawaslu,” tuturnya.

Adapun pengaruh terhadap pasangan calon yang didukung camat tersebut, kata Khoerun, tidak ada kaitannya. Sebab tidak ada bukti seperti surat instruksi atau arahan agar ASN tersebut harus mengajak masyarakat.

“Jadi sulit untuk dibuktikan, kecuali ada surat instruksi langsung kepada camat untuk mengarahkan masyarakat. Apalagi tidak ada tekanan atau suruhan dari tim sukses maupun pasangan calon. Sehingga sangat sulit dibuktikan jika calon ikut terlibat,” ungkap dia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP menambahkan selama Pilkada Tasikmalaya ini laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN baru satu kasus. “Jadi baru ini (kasus Camat Jatiwaras, Red) yang telah terbukti terjadi pelanggaran,” tandasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno mengaku sudah menerima laporan soal dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Camat Jatiwaras dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

“Betul, laporannya sudah kita terima, saat ini pelapor didampingi Bawaslu sedang kita mintai keterangan. Untuk terlapor nanti dijadwalkan kembali dilakukan pemeriksaan. Termasuk nanti Senin (7/12) kita jadwalkan ada tiga saksi yang akan kita periksa,” singkatnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.