Komisi IV Akan Panggil Disdikbud

Capacity Building Guru Dinilai Pemborosan

242
0

SINGAPARNA – Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai capacity building guru ke Australia dengan anggaran Rp 5 miliar terlalu menghambur-hamburkan anggaran.

“Untuk apa belajar ke Australia, masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang kualitas dan pengembangan kapasitas guru, siswa dan pendidikannya tidak kalah bagus dengan Australia,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST saat dihubungi Radar, Rabu (23/1).

Menurut Ami, capacity building ini lebih cocok dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kalau untuk di daerah masih banyak yang jauh lebih prioritas dari pada menimba ilmu di Australia.

“Saya kurang sepakat, bahkan tidak sepakat dengan program capacity building ini. Lebih baik diubah judul programnya jadi peningkatan kapasitas guru pada kurikulum 2013 di Indonesia. Ini kok kenapa malah jauh-jauh harus ke luar negeri,” paparnya.

Dengan anggaran Rp 5 miliar, ungkap Ami, bisa melaksanakan program pelatihan atau peningkatan kapasitas dan kompetensi bukan hanya untuk 50 orang saja, bahkan lebih. “Anggaran Rp 5 miliar bisa untuk jumlah setengahnya guru yang ada di kabupaten. Kita harus prioritaskan program yang punya dampak langsung. Bukan hanya berpikir menyerap anggaran,” tegas Ami.

Lebih lanjut, Komisi IV dalam waktu dekat ini akan memanggil Disdikbud untuk mengetahui secara teknis maksud dan tujuan dari kegiatan ini. “Kita akan panggil Disdikbud untuk menjelaskan program peningkatan kapasitas dan kompetensi guru yang diberangkatkan ke luar negeri tersebut,” tambahnya.

Pengamat pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung Nandang Suherman mengatakan anggaran capacity building mencapai Rp 5 Miliar dari Bantuan Provinsi (Banprov) 2019. “Ironi (ke luar negeri, Red) lebih diutamakan, dibandingkan mengatasi persoalan kesehatan khususnya penurunan stunting,” ungkap Nandang.

Kata Nandang, Kabupaten Tasikmalaya masuk kategori 14 kabupaten yang kasus stunting masih tinggi di Jawa Barat. Tahun ini, Dinas Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran untuk upaya penurunan stunting Rp 150.000.000.

Menurut Nandang, dalam kegiatan capacity building ini ada pejabat dinas yang ikut. Seperti kepala dinas, kepala bidang, MKKS dan guru PAUD serta SD. Anggaran dengan kegiatan yang sama ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2018, alokasi anggarannya sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan tahun ini menyentuh angka Rp 5 miliar. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.