Cegah Politik Pecah Belah

1378
0
HALAKAH KEBANGSAAN. Pengajar di Ponpes Ar-Risalah Dadi Haryadi menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Ciamis Drs H Andang Firman T MT usai halakah kebangsaan, Minggu (24/2).IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Devide et impera atau politik adu domba sedang menyemai perlahan-lahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Untuk menanggulangi hal tersebut, Resimen Mahasiswa (Menwa) Galuh Ciamis bersama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STIE) dan Pondok Pesantren Ar-Risalah mengadakan halakah kebangsaan di Aula Ponpes Ar-Risalah di Jalan Raya Cijeungjing, Minggu (24/2).

Halakah bertema “Mengoptimalkan Nilai-Nilai Budaya Lokal: Mencegah Politik Pecah Belah di Era Kekinian” itu diikuti oleh sekitar 200 peserta dari kalangan mahasiswa, santri, peneliti, aktivis, jurnalis dan pemuka agama.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis Drs H Andang Firman T MT menyebutkan, kemajuan teknologi yang pesat harus disikapi dengan bijak oleh generasi milenial. Anak-anak muda tidak boleh mudah diadu domba oleh sebuah peristiwa yang diolah di media sosial (medsos). Terutama tentang persoalan politik. “Terkadang kita terbiasa melupakan hal-hal kecil dan justru dari yang kecil ini akan menjadi besar dan bisa menimbulkan masalah,” tutur Andang kepada Radar usai acara.

Dia mengajak anak-anak muda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang cinta damai dan punya keberanian. Apalagi konsekuensi negara demokrasi itu memudahkan akses budaya negatif dari luar seperti narkotika dan gerakan separatis masuk merusak bangsa ini. Yang lebih berbahaya lagi adalah mengubah ideologi yang sudah menjadi fondasi negara. “Solusinya dengan mengembangkan wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya,” ujar dia.

Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah KH Otong Nur Muhammad MM menerangkan halakah kebangsaan itu sebagai ikhtiar untuk mencegah politik pecah belah di masa sekarang. “Kita jangan mau dipecah belah, namun kita harus bersatu,” tutur dia.

Pengasuh Ponpes Darussalam KH Dr Fadlil Yani Ainusyamsi MBA MAg menambahkan politik pecah belah sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Bahkan, banyak kelompok yang membangkang konsep NKRI. Mereka ingin merobohkan empat konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Politik fitnah adalah politik keputusasaan. Putus atas karena kegagalan berkiprah. “Makanya agar semua itu tidak terjadi, kita harus bersatu lawan devide et impera masa kini agar kita kuat tidak mudah terpecahkan,” kata dia.

Loading...

Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Miming Mujamil SPd MM menerangkan, untuk mencegah politik pecah belah dalam falsafah Sunda ada istilah kudu sabilulungan, sareundeuk saigeul sapihanean (kompak dan gotong royong). “Kita harus kompak agar tidak terpecah belah,” kata dia.

Dandi Menwa Galuh Ana Intang Rustiana menerangkan percepatan globalisasi memang tidak bisa dicegah. Namun, bukan berarti bangsa ini dengan mudah kehilangan jati diri. “Saat ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga tekad dan naluri bangsa kita dalam upaya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tuturnya.

Ketua BEM STEI Ar-Risalah Aceng Yasser mengungkapkan, mahasiswa sebagai agen perubahan harus terus-menerus mengasah kepekaan terhadap lingkungan dan isu-isu nasional serta menjadi agen solusi bagi permasalahan bangsa. Mahasiswa jangan sampai menjadi bagian dari persoalan bangsa itu sendiri. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.