Ciamis Hapus Kesan Kejari yang Menyeramkan

20

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIAMIS – Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Jumat (12/10).

MoU tersebut bertujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan yang strategis di Ciamis. Melalui kerja sama ini, kejari akan membuka keran komunikasi dengan pemda dalam mengonsultasikan berbagai pembangunan.

“Saya berharap kesan kejaksaan tidak lagi menyeramkan. Harapan besar saya tidak ada lagi kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana,” terang Kepala Kejari Kabupaten Ciamis Sri Respatini SH kemarin.

Menurut Sri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyarankan pembangunan lebih diprioritaskan pada infrastruktur yang dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Pengelolaan administrasi ini harus benar dan tertata. Maka dari itu, melalui MoU ini, kejari dan pemkab akan saling mengingatkan. Apabila ada petugas kejaksaan atau pejabat pemda yang melakukan hal-hal di luar aturan akan ditindak.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga tak perlu lagi ragu-ragu dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Karena TP4D berperan untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui pendekatan persuasif.

“TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD,” ungkap dia.

Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin menyatakan kerja sama tersebut untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum.

Selain itu, sebagai sarana strategis untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas pemda dengan kejari. “Selama ini muncul kekhawatiran dari pejabat akan terjebak dalam masalah hukum,” papar Iing.

Pihaknya ingin menjalankan tata kelola keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa yang transparan. Sehingga terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

“Saya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Ciamis tidak ragu menjalankan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019. Karena keraguan menyebabkan anggaran kurang maksimal dan pembangunan terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai,” jelas Iing. (isr)

loading...