Beranda Info Dewan CT Scan dan ESWL di RSUD di dr Soekarjo 4 Bulan Mangkrak

CT Scan dan ESWL di RSUD di dr Soekarjo 4 Bulan Mangkrak

Sekadar Nunggu SK Wali Kota, Bantuan Rp 17 M Jangan Sampai Mubazir

298
BERBAGI
MONITORING. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya mengontrol dua alat kesehatan yang hingga kini belum beroperasi. foto : Firgiawan / Radar Tasikmalaya

KOTA TASIK – Mangkraknya dua bantuan alat medis berupa CT Scan dan ESWL di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya disesalkan para wakil rakyat yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Dede Muharam mendorong supaya peralatan yang digelontorkan Pemerintah Pusat serta Provinsi Jawa Barat itu segera beroperasi.

Peralatan senilai Rp 17 miliar itu sudah nganggur selama empat bulan ini.

“Kami mendorong supaya alat yang diberikan Pak Gubernur serta Pak Menteri itu segera dioperasikan. Nanti kita beri rekomendasi formal dan disampaikan saat paripurna LKPJ yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 atau 23 April,” ujarnya kepada Radar, Minggu (15/4).

Menurutnya, perlu ada percepatan sehingga peralatan yang sudah ada tidak menganggur. Padahal, masyarakat saat ini betul-betul membutuhkan beragam pelayanan kesehatan salah satunya alat CT Scan dan ESWL.

“Sayang, bantuan itu belum bisa dioperasionalkan. Jangan sampai mubazir dan akhirnya masyarakat tidak bisa menikmati, kemudian harus pergi ke rumah sakit lain sampai mengeluarkan biaya lebih,” beber politisi PKS tersebut.

Adapun alasan yang disampaikan pihak manajemen RSUD, kata Dede, bukanlah kendala sulit. Sebab, payung hukum untuk menentukan tarif pelayanan dua unit alat bantuan itu disusun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

“Kan bukan pihak lain yang menyusun regulasinya. Pemkot sendiri yang harusnya proaktif, sementara pihak manajemen juga jangan sampai seolah menunda-nunda operasionalnya,” keluh dia.

Sekretaris Pansus LKPJ H Dayat Mustofa mengeluhkan saat ekspos beberapa waktu lalu, manajemen rumah sakit berplat merah itu hanya menyampaikan hal normatif dan berita baik saja.

Sementara terkait persoalan yang dihadapi, direktur utama belum berani menyampaikan. Maka pihaknya akan menggali lebih dalam lagi terkait persoalan badan layanan umum daerah (BLUD) itu.

“Rencananya kami (Pansus) akan mengundang kembali agar mereka membeberkan apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan prima. Urusan kesehatan itu menyangkut nyawa, bukan kepentingan lain,” tegas politisi Golkar.

Secara pribadi dirinya menganalisa adanya kendala Sumber Daya Manusia (SDM) pada RSUD dr Soekardjo. Sehingga dalam pengoperasian alat baru itu tentu memerlukan pelatihan khusus dan operator yang mumpuni.

“Sementara yang disampaikan direktur saat itu, tarif layanan belum ada payung hukumnya. Namun ternyata pelaksana atau operatornya masih dalam tahap pelatihan. Kami menilai manajemen terlalu lambat dalam hal ini,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, dua bantuan alat kesehatan yang digelontorkan bagi optimalisasi pelayanan di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya senilai Rp 17 miliar hingga kini belum bisa dimanfaatkan melayani kebutuhan masyarakat.

Padahal, bantuan berupa perangkat Computed Tomography Scan (CT scan) dan mesin Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) tersebut sudah turun sejak tahun anggaran 2017.

Perangkat CT Scan sendiri bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 13 miliaran.

Mesin pemindai berbentuk lingkaran besar yang bisa dimasuki orang dewasa dalam posisi terbaring itu, berfungsi untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan.

Sedangkan mesin ESWL merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI senilai Rp 4 miliaran. Yang berfungsi sebagai alat penghancur batu ginjal tanpa proses operasi atau pembedahan yang bekerja di luar tubuh menggunakan gelombang kejut dalam penghancuran batu.

Kini kedua mesin itu hanya mengisi ruangan perawatan tanpa menerima pasien atau pelayanan setiap harinya di rumah sakit tertua di Kota Tasikmalaya ini.

Direktur Utama RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya dr H Wasisto Hidayat mengaku masih menunggu surat keputusan (SK) dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai rujukan dalam penentuan besaran tarif bagi pelayanan dua alat miliaran tersebut.

“Kita masih nunggu SK dari Pemkot, informasinya April ini sudah turun,” ujarnya saat menerima kunjungan Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya, Kamis (12/4). (igi)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.