Daftar Hadir Fingerprint Bikin Gaduh

295
0
DIWAWANCARA. Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Gungun Pahla Gunara (kiri) bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hanafi.
Loading...

BALE KOTA – Penerapan daftar hadir aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan perangkat elektronik sidik jari (fingerprint) menuai kegaduhan. Beberapa ASN di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menganggap penerapan metode tersebut terlalu cepat.

Penerapan sistem fingerprint yang dilaksanakan pada Mei 2019 itu berimbas pada pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang seharusnya direalisasikan pada awal Juni malah terhambat di sejumlah instansi.

“Ya kan pimpinan OPD itu ada yang ingin pencairannya bareng, ada yang silakan saja dicairkan. Sementara pencairan kepala OPD itu kan harus menunggu penilaian E-Kinerja yang dipantau langsung Pak Sekda,” ucap salah seorang pegawai di lingkungan pemkot yang enggan disebutkan namanya kepada Radar, Rabu (19/6).

Dia juga menganggap kebijakan pemkot yang memberlakukan pemotongan TPP sebesar dua persen apabila absen satu hari itu tidak fair. Sebab, masa transisi dari absen manual ke digital masih perlu diadaptasi seluruh pegawai. “Jadi elektronik itu hanya mengetahui hadir dan tidak hadir. Kita kalau lupa fingerprint atau misal tidak sempat karena hadir apel dulu ya sudah dianggap tak hadir,” katanya.

“Karena ada jam batas maksimal mengisi fingerprint, jadi orang lain yang sudah absen digital pulang saja bisa, sebab sudah punah secara kinerja dia bekerja karena mengisi absen (daftar hadir). Yang hadir tapi fingerprint-nya tidak masuk ya sudah dianggap bolos meski setelah apel langsung bekerja normal,” tambah dia.

Salah seorang pejabat tinggi lainnya yang juga ingin dirahasiakan namanya membeberkan sejumlah ASN di salah satu instansi bakal melakukan aksi dalam waktu dekat ini, apabila metode fingerprint masih seperti itu dan menghambat atau berimbas terhadap TPP. “Ya beberapa dinas sudah mulai terdengar gaduh. Terutama OPD yang gemuk pegawai, mereka tentu harus antre fingerprint. Kalau lewat batas absen, ya dianggap tidak hadir,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahla Gunara menerangkan, daftar hadir digital sudah disosialisasikan sejak awal terhadap instansi. Dari mulain dinas, kelurahan, puskesmas sampai rumah sakit.

Loading...

Pihaknya tidak langsung menerapkan sistem fingerprint sejak awal tahun, melainkan melakukan uji coba sebagai upaya adaptasi pegawai terkait mekanisme absensi lewat elektronik tersebut. “Kan kita tidak langsung terapkan secara mutlak, tetapi uji coba dulu sejak Januari-April. Wajar ada suatu kegaduhan, sebab kita menjalankan amanat aturan supaya lebih tertib dan efektif efisien,” kata dia.

Maka dari itu, kata dia, sistem absensi secara manual juga tidak dihilangkan. Sebagai data kedua setelah absensi secara elektronik. Maka dari itu, setiap OPD dapat melampirkan keterangan apakah suatu pegawai tersebut sakit, izin, atau sedang dinas luar sehingga tidak melakukan fingerprint. “Itu sedang kami terapkan, sebab Korsupgah KPK, BKN, mengatakan salah satu penilaian kinerja adalah kehadiran. Maka kita mulai terapkan ini. Kan sudah diatur segala-sesuatunya di perwalkot merujuk aturan kepegawaian lain di atasnya,” ujar Gungun.

Dia memaklumi adanya sedikit kegaduhan, terutama kealpaan pegawai dalam melakukan fingerprint. Namun, hal itu diterapkan sebagai upaya perbaikan bersama. “Betul kalau tidak sempat fingerprint karena misalnya langsung apel atau kondisi seperti apa, tinggal berkoordinasi saja dengan bagian kepegawaian masing-masing instansi. Kita kan juga masih sertakan absensi manual,” ucapnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN), kata dia, saat ini tengah merancang sistem daftar hadir pegawai secara terpusat. Otomatis, pegawai di lingkungan pemkot harus bersiap diri menghadapi fase transisi. “Itung-itung pembelajaran, jadi tidak kaget saat nanti terpusat di BKN,” kata dia.

Adapun soal daftar hadir berimbas terhadap pencairan TPP, dia membenarkan hal tersebut. Sebab salah satu syarat pencairannya harus dilengkapi sasaran kinerja pegawai (SKP) yang salah satu aspeknya adalah kehadiran. Terutama di kalangan pejabat eselon 2 tentu harus dilaksanakan penilaian itu langsung oleh sekretaris daerah (sekda). “Memang berpengaruh, apalagi kepala OPD harus dinilai oleh Pak Sekda langsung. Tentu ada keterlambatan. Kalau level ke bawahnya, ketika SKP sudah selesai ya silakan ajukan pencairan, tidak menghambat sebetulnya,” tutur Gungun.

“Sampai sekarang saja, TPP saya dan mungkin beberapa pimpinan OPD lain juga sama belum terealisasi. Sementara bawahan sudah direalisasikan, ketika selesai dan diajukan. Tidak ada perlakuan istimewa, ini mutlak dijalankan bagi semua,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi menyatakan siap mencairkan dana TPP, ketika OPD mengajukan pencairan dan sudah melengkapi syarat yang harus dipenuhi. “Loh kami siap-siap saja. Asalkan ada pengajuan dari OPD, langsung diproses dan dicairkan otomatis,” tutur dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.