DAK 18 Miliar Belum Terserap Maksimal

125
0
H Asop Sopiudin SAg
H Asop Sopiudin SAg

SINGAPARNA – Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 18 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya belum terserap maksimal. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja Komisi IV dengan Disdikbud, Rabu (27/11).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengatakan, pada 2019 ini tercatat sekitar Rp 18 miliar bantuan DAK untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya untuk peningkatan sarana dan prasarana (sarpras), tapi anggaran tersebut belum terserap maksimal oleh dinas. Baru di bawah 50 persen.

“Kita me-review semua permasalahan pendidikan, ternyata yang paling disoroti belum terserapnya DAK khususnya untuk bantuan sarpras oleh pemerintah daerah,” ungkap Asop kepada wartawan, kemarin.

Menurut Asop, dengan keterbatasan anggaran untuk sarpras khususnya di tingkat SD masih banyak yang perlu direhab dan diperbaiki, anggaran dari pusat malah belum terserap maksimal.

“Kita mendorong, Disdikbud melakukan verifikasi dan pemetaan data sekolah SD yang perlu mendapatkan bantuan ke lapangan. Agar pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tinggal dua tahun lagi sampai 2021 bisa tercapai, khususnya di bidang pendidikan,” kata dia.

Asop menguraikan, dasar permasalahan rendahnya daya serap anggaran dari DAK 2019 untuk sarpras pendidikan, awalnya dari perencanaan yang salah. Sampai terjadi ketidaksesuaian antara usulan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pusat.

“Jadi, hari ini semua usulan dari satuan pendidikan itu sudah berbasis online dan terkoneksi langsung ke Dirjen Pendidikan melalui sistem Dapodik. Permasalahannya operator yang mengusulkan ke pusat tidak memahami klasifikasi kerusakan sekolah atau ruang kelas,” katanya, menjelaskan.

Dampaknya, tambah Asop, dalam beberapa kasus ada sekolah yang tidak butuh diperbaiki tapi malah mendapatkan bantuan. Sebaliknya, sekolah rusak tidak dapat bantuan sama sekali.

Kemudian, masalah lainnya ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki operator atau pengusul. Jadi pengusulannya dilakukan asal-asalan. Bahkan tidak sama sekali mengusulkan sehingga tidak dapat bantuan dari pusat.

“Akar masalahnya pendataan kurang valid, operator kurang paham soal klasifikasi kerusakan dan kelayakan. Mengkategorikan rusak ringan, sedang dan berat,” tambah dia.

Asop meminta perwakilan Disdikbud melakukan supervisi ke seluruh operator sekolah di satuan pendidikan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang teknis pengusulan sebelum masuk Dapodik.

Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana terkait penyerapan anggaran DAK melalui sambungan teleponnya belum memberikan jawaban. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.