DAK Fisik Pendidikan Diserahkan ke PUPR

195
0

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa tidak lagi mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan mulai 2021. Adapun pelaksanaan DAK fisik tersebut, nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, bahwa pihaknya ke depan fokus mengerjakan pengembangan proses belajar mengajar di kelas dan memperbaiki kompetensi guru. Hal itu bertujuan, agar percepatan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.

“Mari kita siapkan sebaik-baiknya DAK Fisik tahun ini, dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.” kata Didik, Senin (9/12)

Meski tak lagi mengurus DAK fisik bidang pendidikan, kata Didik, Kemendikbud tetap akan melakukan perencanaan DAK fisik secara ketat dan terintegrasi. Untuk itu, dinas pendidikan harus memastikan bahwa suatu sekolah yang sudah diusulkan di DAK, tidak dapat diusulkan di tempat lain. Terlebih lagi, apabila anggaran DAK Fisik sudah final maka tidak akan bisa direvisi lagi.

“Sekali lagi saya ingatkan agar bapak dan ibu untuk memastikan sebelum mengusulkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas. Pastikan bahwa yang bapak dan ibu usulkan itu sudah benar, karena kalau sudah sekali diusulkan maka sudah tidak bisa diubah,” jelasnya.

“Berbeda dengan tahun 2019 yang masih bisa direvisi sampai bulan Maret. Dengan ketentuan baru yang harus diikuti ini harapan saya nanti pelaksanaan bisa lebih baik,” imbuhnya.

Didik menambahkan, saat ini pemerintah telah menerapkan ketentuan baru dengan harapan APBN dan APBD bisa lebih awal dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan adanya perencanaan yang lebih awal maka nanti implementasi fisiknya bisa dilaksanakan lebih awal pula,” ujarnya.

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai bahwa kewenangan rehabilitasi (DAK Fisik) gedung-gedung sekolah diberikan kepada Kementerian PUPR adalah keputsan tepat. Menurutnya, kualitas sekolah yang dibangun oleh PUPR lebih baik dibanding pemerintah daerah.

“Wewenang rehabilitasi ke Kementerian PUPR merupakan langkah yang tepat. Karena sejak dulu, SMP, SMA, dan SMK yang dibangun PUPR kualitasnya itu bangunannya lebih baik dibandingkan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Darmaningtyas, dari sisi kualitas bangunan sekolah yang dibangun oleh pemerintah daerah kurang baik dari segi kualitasnya. Salah satu penyebab buruknya kualitas bangunan sekolah, bisa jadi karena anggaran pembangunannya melalui dana inpres atau dana rehab tahunan.

“Jadi banyak bangunan yang mungkin hanya dirancang 25-30 tahun. Setelah itu tidak ada pemeliharaan ya tentu saja roboh,” pungkasnya.

Dapat diketahui, DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi tujuh sub bidang, dengan jumlah URK yang disusun sebanyak 1.783 dokumen. Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020 yang dialokasikan melalui Kemendikbud sebanyak Rp 18.334,6 miliar yang dialokasikan pada 536 daerah, yaitu 33 provinsi dan 503 kabupaten/kota. (der/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.