Peru vs Brasil

DAK KOTA TASIK ADA PERAN ROMMY

34
0
Romahurmuziy

JAKARTA – Kasus yang menjerat eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy bertambah. Selain dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Rommy diduga berperan dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

KPK pun memeriksa Rommy sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Jumat (21/6).

Usai pemeriksaan itu, Rommy irit berkomentar terkait perannya dalam kasus tersebut. Dia tidak menjawab pertanyaan awak media atas dugaan keterlibatannya dalam perkara yang ditelisik KPK sejak April lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik kemarin mendalami keterangan Rommy terkait hubungannya dengan Budi Budiman dan Yaya Purnomo (PNS Kementerian Keuangan). Penyidik mengklarifikasi sejauh mana peran Rommy dalam pengurusan anggaran di Kota Tasikmalaya. “Penyidik perlu mengklarifikasi peran itu,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Budi Budiman merupakan politisi PPP yang dikenal cukup dekat dengan Rommy. Itu lantaran Budi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Tasikmalaya. Budi disangka sebagai pemberi suap Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo yang menjabat Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Dalam kasus ini, KPK telah memproses sejumlah pihak. Selain Yaya, komisi antirasuah tersebut menyeret anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (swasta), dan Ahmad Ghiast (swasta). Empat orang tersebut telah divonis bersalah di persidangan.

Setelah melakukan pengembangan, KPK kembali memproses beberapa orang lain dalam perkara yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei tersebut. Yakni, anggota DPR Sukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegungungan Arfak, Papua Natan Pasomba.

Di Cirebon Geledah Enam Lokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi di Karawang, Kamis (20/6) dan Cirebon, Jumat (21/6). Penggeledahan tersebut diketahui dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perizinan dan jabatan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Pada penggeledahan di Karawang, tim KPK menyasar tiga lokasi yaitu dua kantor swasta dan satu rumah saksi. Sedangkan, penggeledahan di Cirebon dilakukan di Kantor DPRD Cirebon, rumah dinas Ketua DPRD Cirebon, dan rumah seorang pihak swasta.

“Ada sejumlah dokumen penting di sana yang kami sita terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) dan dokumen-dokumen terkait perizinan dan beberapa barang bukti elektronik berupa HP, data hardisk, dan komputer,” ujar Febri ketika dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/6).

Febri membeberkan penggeledahan telah rampung dilakukan. Saat ini barang bukti yang berhasil disita tengah dalam proses pendalaman tim penyidik.

Febri menambahkan penggeledahan kali ini berbeda dari kasus sebelumnya. Sunjaya, kata Febri, dikenakan dua kasus yang berbeda. Pertama, yakni dugaan suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dengan barang bukti Rp 100 juta.

Dalam kasus tersebut, Sunjaya telah ditetapkan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung Sedangkan, kasus yang tekait dengan penggeledahan kali ini yaitu dugaan penerimaan gratifikasi. Penyidik menduga, Sunjaya menerima gratifikasi sedikitnya Rp50 miliar.

“Karena fakta-fakta yang ditemukan cukup signifikan maka kami kembangkan. Sehingga, kami temukan setidaknya Rp50 miliar penerimaan gratifikasi oleh tersangka SUN (Sunjaya),” ucap Febri.

Febri menjelaskan, penerimaan gratifikasi Sunjaya tak hanya bersumber dari satu pihak. Penyidik, kata dia, berhasil menemukan bukti yang menyebut penerimaan gratifikasi tersebut berasal dari banyak pihak Rp200 juta subsider enam bulan penjara. (riz/fin/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.