Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Dalang Politik Uang Sulit Disentuh

33
0

SINGAPARNA – Jelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Seminar Kewenangan Bawaslu, Electoral, Fraud dan Keadilan Pemilu, di Aula IAIC, Senin (18/11). Seminar ini untuk menguatkan penindakan pelanggaran dan menegakkan keadilan pemilu.

Kordiv Hukum Data dan Informasi Anggota Bawaslu Jabar H Yusuf Kurnia SIP mengatakan, berdasarkan evaluasi bersama, penyelenggaraan Pemilu 2019 paling rumit. Pasalnya memadukan dua pemilu, yakni pilpres dan pileg.

“Kerumitan dari aspek teknis, baik untuk penyelenggara KPU tentu lebih rumit lagi menyediakan sejumlah perangkat kebutuhan untuk pemungutan suara yang demikian banyak,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Kata dia, serumit apa pun pesta demokrasi lima tahunan, kerja pengawas pemilu harus tetap maksimal mengawal peserta pemilu. Banyak catatan soal penegakan hukum di Pemilu 2019 mesti menjadi perbaikan untuk penegakan hukum di Pilkada 2020.

“Salah satunya adalah potensi untuk perbedaan tafsir terhadap regulasi, maka perlu sejak awal disosialisasikan. Bawaslu tentu punya kesiapan untuk kesepahaman sebelum pilkada mulai,” katanya.

Lanjut dia, pentingnya kesamaan tafsir soal regulasi sangat penting ketika menghadapi Pilkada 2020. “Kalo sudah ada kesamaan tafsir, tentu ketika menemui kasus yang nyata, sudah punya kesamaan menafsirkan dalam kasus yang ada seperti netralitas birokrat, kampanye hitam dan politik uang. Itu potensi yang selalu muncul dalam penyelenggaraan pilkada,” katanya.

Selama ini, kata dia, pihaknya tidak bisa menyentuh aktor utama tindak pidana politik uang. Karena, selama ini kasus politik uang itu sering kali hanya bisa menyentuh pelaku lapangan. “Namun, aktor intelektual yang mendesain politik uang secara masif itu yang tidak tersentuh. Juga yang melakukan penyebaran kampanye hitam,” ungkapnya.

Jelas dia, seperti kampanye hitam sering kali yang menyebarkannya yang terjerat. Sementara aktor intelektual yang merancang praktik kampanye hitam itu tidak tersentuh. “Padahal dalam KUHP pasal 55, bahwa yang bisa dijerat itu bukan hanya orang yang melakukan tetapi yang turut serta dan dia yang memerintah atas terjadinya tindak pidana pemilu tersebut,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, harus ada persamaan persepsi bagaimana langkah yang akan dilakukan sejak awal dalam menyikapi persoalan-persoalan penegakan keadilan dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Kami akan melakukan rakor secara keseluruhan di delapan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Hal ini dilakukan agar ada penyamaan tafsir dan terobosan hukum punya kesamaan, sehingga sudah selesai dari aspek substansi hukum tinggal bagaimana penerapan penanganan kasusnya. Mudah-mudahan problem itu sudah selesai di pilkada besok (2020),” harapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menambahkan, pengawasan pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Termasuk akademisi, mulai dari mahasiswa dosen dan lainnya pun harus ikut partisipatif dalam pengawasan pemilu. “Mereka (akademisi) yang mempunyai jaringan luas di masyarakat bisa memanfaatkannya untuk ikut melakukan pengawasan pemilu. Sehingga tercipta pemilu damai dan berintegritas,” harapnya. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.