Dampingi Hukum dan Kawal Kesejahteraan Guru Honorer

110
KERJA SAMA. Guru honorer menandatangani MoU dengan LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya untuk mendorong kesejahteraan dan pendampingan hukum, Kamis (14/3). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Ribuan guru honorer hadir menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor dengan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (14/3).

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik SH mengatakan kerja sama yang dibangun untuk memperjuangkan kesejahteraan dan pendampingan hukum bagi guru serta tenaga kependidikan. “Kerja sama ini penting dalam membangun kemajuan bangsa dan terciptanya iklim pendidikan yang sehat serta berkualitas,” paparnya.

Lanjut Asep, peran guru bukan perkara sederhana yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena, salah satu komponen berhasilnya pendidikan adalah guru yang profesional dalam mendidik putra-putri harapan bangsa. “Maka permasalahan kesejahteraan guru honorer harus menjadi bagian utama isu kebangsaan,” katanya.

Lanjut dia, tugas guru honorer ini sama dengan PNS. Bahkan, sering kali memiliki tugas lebih berat. Sehingga, sudah sepantasnya pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap guru honorer. “MoU ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ideal, dalam hal ini kesejahteraan yang diharapkan guru honorer,” terangnya.

Kemudian, kata dia, LBH Ansor akan memberikan bantuan perlindungan dan pelayanan hukum serta langkah strategis melalui kerja-kerja advokasi yang elegan dan bermartabat. “Kita akan melahirkan wacana hukum dan kependidikan yang dinamis serta bertanggung jawab untuk kesetaraan gerak langkah perjuangan kita dengan FHGTK,” tambahnya.

Tempat yang sama, Ketua Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasikmalaya, Tete Suherman SPdi mengungkapkan kerja sama ini sangat dibutuhkan guru honorer dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pendampingan hukum.

“Kami memerlukan arahan dan bimbingan untuk terbentuknya peraturan daerah tentang kesejahteraan guru honorer. Maka dengan MoU ini, mudah-mudahan LBH Ansor dapat membantunya,” katanya.

Selain itu, guru honorer juga bisa men­dapatkan pendam­pingan hukum saat melak­sanakan tugas fungsi sebagai pendidik. Termasuk membantu apabila ada keluarga guru honorer yang bermasalah dengan hukum.

Sejauh ini, kata dia, jum­lah guru honorer dan tenaga ke­pen­­didikan mencapai 4.868 orang. Jumlah ter­sebut yang sudah men­da­patkan surat pe­nugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kata dia, guru honorer hanya men­dapatkan gaji 15 persen dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam satu sekolah biasanya lebih dari satu guru honorer. “Ya rata-rata mereka men­dapatkan honor Rp 200.000-350.000 setiap bulannya,” terangnya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Muslim menambahkan, pihaknya dengan LBH akan fokus mendorong terbentuknya peraturan daerah yang mengatur kesejahteraan guru honorer. “Kita ingin hak-hak guru honorer ini bisa terpenuhi,” harapnya.

Ketua Komisi IV, Ami Fahmi ST mengatakan aturan yang membahas kesejahteraan guru honorer bi­sa dimasukan da­lam Perda Pe­nye­lenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas. “Nanti bisa dican­tumkan dalam salah satu poin soal kesejahteraan guru honorer,” pungkasnya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.