Bankeu ke Desa Fokus Bangun Infrastruktur

Dana Aspirasi Dewan 87 M

375
0
Loading...

SINGAPARNA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya mencatat bantuan keuangan (bankeu) DPRD tahun ini sebesar Rp 87.323.000.000. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 85.432.500.000.

Kepala DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya Drs Ez Alfian MPd mengatakan, mekanisme pengajuan bantuan keuangan atau dana aspirasi anggota dewan ke desa awalnya muncul dari kegiatan reses yang dilakukan di daerah pemilihannya.

“Dalam reses tersebut dewan melihat mana usulan masyarakat atau desa yang harus diprioritaskan dan diusulkan ke pemerintah daerah. Mana saja program kegiatan pembangunan yang bisa diajukan. Kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) oleh dewan,” jelasnya kepada Radar, Senin (1/7).

Kemudian, terang dia, ditelaah kebutuhan anggaran suatu program di desa tersebut oleh TAPD. Lalu muncul angka atau anggaran yang dibutuhkan dari usulan desa seperti untuk pembangunan infrastruktur.

“Jadi ada SK bupati dalam pencairan bankeu ke desa ini. Desa juga membuat proposal program pembangunan melalui ajuan dewan ke pemerintah daerah. Akan tetapi, proposalnya langsung masuk ke kita atau dinas dan diketahui juga angkanya oleh camat,” terangnya.

Lanjut dia, setelah muncul nilai atau angka anggaran yang dibutuhkan pada setiap titik pembangunan di desa dari bankeu tersebut, kemudian masuk dulu ke DPMDPAKB baru direkomendasikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk tahapan pencairan.

“Dari keuangan baru masuk atau cair anggarannya langsung ke desa, tidak ke dinas. Jadi, pelaksana sepenuhnya ada di desa, berdasarkan anggaran yang diusulkan. Kalau dinas hanya memfasilitasi, rekomendasi untuk cair bantuan keuangan ke desa sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan,” katanya.

Loading...

Lanjut dia, soal jumlah bankeu yang disalurkan untuk tahun ini mengalami kenaikan. Pada 2018 jumlah keseluruhan mencapai Rp 85.432.500.000, sedangkan tahun 2ini Rp 87.323.000.000.

Lanjut dia, masing-masing desa mendapatkan bantuan keuangan dari aspirasi dewan bervariatif. Mulai dari Rp 20 juta, Rp 25 juta, Rp 50, Rp 100 juta, Rp 150 juta bahkan sampai miliaran. “Namun tidak semua desa mendapatkan bankeu. Artinya beda-beda desa beda angkanya dan beda programnya juga,” jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya Maman Suryaman menambahkan, prioritas penggunaan dana bantuan keuangan ke desa digunakan 90 persen untuk infrastruktur dan sisanya pemberdayaan masyarakat.

“Tetapi tidak semua desa mendapatkan bantuan keuangan, dari hasil reses dewan penilaiannya, masuk ke dinas, lalu dinas hanya menerima data pengajuan dari desa,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP meminta penegak hukum dapat memproses secara tegas kasus-kasus korupsi bantuan keuangan atau dana aspirasi anggota dewan dengan tuntas.

“Ya saya sebenarnya belum mendapat laporan resmi, tetapi saya sudah baca dan mendengar itu (kasusnya, Red). Kita liat tindakannya (penegak hukum, Red) seperti apa,” ungkap Ade, kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Setda Kabupaten Tasikmalaya, Senin (1/7).(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.