Pengajuan dan Realisasinya Perlu Transparan

Dana Aspirasi Harus Dipelototi

32
0

SINGAPARNA – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik SH meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memelototi realisasi dana aspirasi anggota dewan. Sehingga penerapannya benar-benar akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Menyikapi adanya persoalan dalam realisasi dana aspirasi di desa harus disikapi serius dan dipelototi sampai benar-benar direalisasikan secara akurat. Karena dana yang diperjuangkan dewan ini merupakan aspirasi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Radar, Minggu (30/6).

Terpisah, Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya Yoga Ahmad Fauzi menyayangkan terjadinya persoalan dalam realisasi dana aspirasi anggota dewan. “Saya melihat budaya korup di Kabupaten Tasikmalaya sudah membudaya. Kabupaten ini tidak memiliki kemauan anti korupsi setelah muncul beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah,” katanya saat dihubungi Radar, kemarin.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan yang lebih maksimal dan detail terhadap bantuan keuangan (bankeu) atau dana aspirasi dewan. “Saya berharap kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” katanya.

Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya Lutpi Lutpiansyah mengatakan, bantuan keuangan ini bertujuan mengakomodir aspirasi masyarakat. Maka dari itu, realisasinya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena, kata dia, setiap tahun bantuan keuangan yang dikucurkan ke 351 desa melalui anggota dewan bukan anggaran kecil, maka dari itu pengawasan dan realisasinya harus benar-benar akurat. “Saya minta ada transparansi soal bantuan keuangan, baik proses pengajuan dan realisasinya,” pintanya. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.