Warga Laporkan Kades Sukasukur Terkait Dugaan Kasus Korupsi

Dana Aspirasi Jangan Jadi Bancakan

505
0
AUDIENSI. Perwakilan warga Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan melaporkan dugaan korupsi dana aspirasi, Rabu (26/6). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

MANGUNREJA – Puluhan warga Desa Sukasukur, Mangunreja mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk beraudiensi dan melaporkan kades-nya soal dugaan kasus korupsi dana aspirasi anggota dewan, Rabu (26/6).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat SH mengatakan, kedatangan warga untuk mendorong penanganan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Desa Sukasukur.

“Jadi masyarakat datang ke sini untuk menyatakan dukungan bagi penyelesaian perkara di Desa Sukasukur. Kita sendiri sudah menangani perkaranya. Saat ini kita sudah meningkatkan status perkaranya ke penyelidikan tindak pidana khusus,” kata Yayat kepada wartawan, kemarin.

Lanjut dia, perkaranya sudah diterima dan sedang diusut dan masih tahap penyelidikan atas laporan dari warga di Desa Sukasukur. “Penyelidikan ini mudah-mudahan dapat segera selesai, untuk ditingkatkan ke penyidikan,” terangnya.

Kata dia, yang dilaporkannya adalah kepala Desa Sukasukur dengan dugaan pembangunan menggunakan dana aspirasi yang fiktif dan penyalahgunaan wewenang dengan tanda tangan yang dipalsukan. “Jadi dugaannya perbuatan melawan hukum ada pekerjaan yang fiktif dan memalsukan tanda tangan. Targetnya, minggu ini naik ke penyidikan,” kata dia.

Menurut Yayat, dugaan kasus korupsi yang terjadi adalah bantuan keuangan (bankeu) atau aspirasi anggota dewan untuk pembangunan jalan setapak, jembatan dan tembok penahan tanah (TPT) untuk Desa Sukasukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 lalu.

”Jumlah anggarannya Rp 230 juta, menurut dugaan masyarakat ada beberapa titik pembangunan yang memang fiktif. Dari sembilan titik pembangunan, ada beberapa titik yang fiktif, kerugian negara cukup besar juga, tetapi kita belum audit,” jelasnya.

Perwakilan warga Desa Sukasukur, Wawan Setiawan menjelaskan kedatangannya untuk mendukung dan mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam proses hukum dugaan pembangunan fiktif dan pemalsuan tanda tangan di Desa Sukasukur.

“Kami sebagai masyarakat meminta kejaksaan memproses secepat mungkin dugaan kasus ini. Kalau lambat, kami akan mengadakan aksi lebih besar lagi dengan mendatangkan masyarakat lebih banyak lagi,” katanya.

Jelas dia, dugaan korupsinya pada dana aspirasi anggota dewan tahun kemarin dengan total anggaran bantuan Rp 235 juta untuk sembilan titik pembangunan. Sembilan titik tersebut yakni pembangunan kirmir Jalan Cioray dengan biaya Rp 25 juta, kedua jembatan di Kampung Cikedok dengan biaya Rp 20 juta, jalan setapak di Kampung Cikedok dengan biaya Rp 20 juta. Kemudian, kirmir jalan di Kampung Cidulang dengan biaya Rp 35 juta, jalan setapak di Kampung Lebak Gede dengan baiaya Rp 20 juta, kirmir di Kampung lebak Gede Rp 10 juta, TPT di Kampung Cikalapa dengan biaya Rp 35 juta, TPT di Kampung Ciliwung dengan biaya Rp 40 juta dan jalan setapak di Kampung Ciliwung-Ciledug dengan biaya Rp 30 juta.

“Teranyata yang ada pembangunannya secara fisik di lapangan cuma tiga titik. Yaitu pembangunan kirmir jalan di Kampung Cioray, jembatan di Kampung Cikedok dan jalan setapak di Kampung Lebak Gede. Jadi yang enam titik pembangunan itu ke mana anggarannya kalau tidak ada fisik pembangunannya. Makanya kita laporkan Kades Sukasukur Ag dan sekdes-nya Pur,” ucapnya.

Lanjut dia, sedangkan untuk dugaan pemalsuan tanda tangan ditemukan dari laporan pertanggung jawaban (Lpj) dana aspirasi tersebut. “Seharusnya itu melibatkan tanda tangan BPD, TPK termasuk pendamping desa. Setelah dilihat dari tanda tangannya tidak jelas, itu praduganya,” paparnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Sukasukur Ag terkait laporan warganya soal dugaan korupsi dana aspirasi melalui sambungan teleponnya 082320188XXX belum memberikan jawaban.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik SH mengatakan, persoalan penyaluran dana aspirasi ini harus disikapi serius. Setelah melihat dua kasus dugaan korupsi yang bersumber dari dana aspirasi anggota dewan.

“Pengawasan soal dana aspirasi harus ditingkatkan, jangan sampai dana aspirasi ini menjadi bancakan untuk kepentingan pribadi. Baik itu anggota dewan atau kepala desa dan lainnya,” katanya kepada Radar, tadi malam.

Kemudian, kata dia, persoalan dana aspirasi anggota dewan ini bisa menjadi fenomena gunung es. Karena, tidak menutup kemungkinan di desa-desa yang menerima bantuan keuangan dari aspirasi dewan terjadi kasus serupa, baik seperti yang di Sukahening atau Sukasukur. Maka dari itu, semuanya harus buka mata untuk memperbaikinya supaya APBD ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan bukan segelintir orang.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.