Dana Kampanye Bukan untuk Membeli Suara

17
BIMTEK. Bimtek Laporan Dana Kampanye yang dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya di Hotel Grand Metro Kamis (11/1).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIHIDEUNG – Peserta pemilu harus memahami penggunaan dana kampanye sampai pelaporannya. Dana tersebut bukan untuk dibagikan begitu saja.

Beberapa waktu lalu parpol yang menjadi peserta sudah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LDAK). Dana tersebut harus digunakan sesuai aturan pemilu.

Komisioner KPU Kota Tasikmalaya H Bambang Setyawan menerangkan bahwa dana kampanye bukan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk meraih dukungan. Dana tersebut untuk keperluan kampanye, seperti halnya pengadaan APK dan kegiatan kampanye. “Jangan berpikir kalau dana kampanye itu untuk bagi-bagi uang,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (1/11).

Disinggung soal uang transportasi atau ongkos kampanye, jika itu diberikan untuk transportasi pelaksana kampanye, itu sah-sah saja. Akan tetapi ketika uang tersebut diberikan kepada masyarakat dengan dalih transportasi, itu sudah money politic.
“Kalau kepada pelaksana kampanye itu masuknya operasional, tapi kalau untuk masyarakat (pemilih) itu sudah money politic,” katanya.

Money politic bukan lagi soal pelanggaran pemilu namun sudah masuk tindak pidana. Masyarakat yang menerimanya pun akan ikut terjerat hukum sehingga perlu waspada.
“Kalau pelanggaran APK kan masih pelanggaran administrasi, kalau money politic itu sudah pidana,” terangnya.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya Dr Ade Zaenul Mutaqin menerangkan bahwa pada Pilkada Kota Tasik 2014 memang ada ketentuan di mana peserta pemilu boleh memberi uang transport ketika masyarakat menghadiri kampanye. Akan tetapi dalam Pemilu kali ini aturannya berbeda. “Tidak ada aturan detail yang membolehkan hal itu (uang transport, Red),” terangnya.

Kemarin, KPU mengumpulkan parpol untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Pelaporan Dana Kampanye. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan mekanisme penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Hotel Grand Metro.

Salah satu peserta dari PDI Perjuangan Kepler Sianturi mengatakan pada dasarnya penggunaan dan pelaporan dana kampanye sudah tidak bermasalah. Namun hal ini perlu ditekankan lagi dari parpol kepada caleg-caleg pendatang baru supaya tidak menyalahi aturan. “Kalau secara kepartaian sudah tidak masalah,” katanya. (rga)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.