Dana PKH Disunat Oknum Ketua Kelompok, Jawara Minta Pelaku Ditindak

213

INDIHIANG – Dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 di beberapa wilayah di Kota Tasikmalaya “Disunat” oleh oknum ketua kelompok (sebelumnya tertulis Pendamping) penerima PKH.

“Ketua kelompok PKH seenaknya memotong anggaran dari 30 orang penerima PKH,” ungkap Ketua Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara), H. Nanang Nurjamil dalam audiensi KotaTasikmalaya, Kamis (21/03).

Nanang menuturkan, kasus pemotongan tersebut terjadi di Kampung Mulyasari, RT/RW 04/01. “Kami sudah mendata nama ketua kelompok PKH tersebut. Nama ketua PKH ibu anu, yang mengambil dana PKH ibu anu, selain meminta Rp. 25 ribu dari tiap penerima PKH. Pelaku juga memotong dana PKH, yang seharusnya Rp1.8 juta, tapi yang diterima hanya Rp1 juta. Ini baru satu data, dan banyak data yang lain,” bebernya.

Nanang menambahkan, ketua kelompok program PKH yang telah mendholimi harus segera dipending. “Saya bukan minta pending program PKH. Tapi dipending itu orang yang memiliki niat dholim dan pungli. Saya sudah sampaikan dari dulu,” ungkap Nanang.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H. Nana Rosadi mengatakan ketua kelompok PKH yang telah melanggar aturan sudah didata dan dipanggil.

Pemanggilan orang tersebut dari dua daerah. “Bukan hanya dari Mulyasari kami mendapatkan laporan juga dari Purbaratu ” kata Nana.

Guna mengantisipasi pemotongan dana, penempatan ketua kelompok PKH yang baru akan dikoordinasikan kembali.

Nana menginginkan semua pihak bekerja sama dengan penegak hukum, “Sekecil apapun memungut uang pasti akan berurusan dengan hukum,” katanya.

Nana berjanji jika pendamping PKH melakukan pelanggaran pemotongan dana, pihaknya tak akan memberi ampun. “Kami akan beri SP-3, langsung dikeluarkan dan segera diganti,” tandasnya.

Terpisah Koordinator PKH, Toni Atoillah melalui sambungan telepon menambahkan, pemotongan Dana PKH bukan dilakukan oleh pendamping PKH, melainkan oleh oknum ketua kelompok penerima PKH.

“Kami telah mendata ke lapangan. Yang melakukan pungutan tersebut adalah oknum ketua kelompok PKH,” katanya.

Audiensi sendiri dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin, Kepala Dinas Sosial H. Nana Rosadi, Anggota DPRD Komisi 1 Aslim dan Rahmat Sugandar, Anggota DPRD Komisi 3 Romdhoni Maftuh, Anggota DPRD Komisi 4 H. Undang dan Hj. Yokeu, Koordinator PKH Toni Atoillah, Ketua Jawara H. Nanang Nurjamil, dan pendamping PKH. (anshari)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.