Dana Rp 30 Miliar Tak Terserap

109
0
TIDAK TERSERAP. Anggaran Rp 30 miliar di APBD 2019 diperkirakan tidak akan terserap sampai akhir tahun ini. DPRD berharap APBD 2020 semuanya terserap. IMAN S RAHMAN / RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Pengesahan APBD tahun 2020 memunculkan harapan dari kalangan DPRD: mudah-mudahan pemerintah konsekuen dengan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2020. Eksekutif harus melaksanakan perda tersebut. Jangan sampai seperti 2019 yang masih menyisakan ”pekerjaan rumah” yang belum tuntas. Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa mengatakan tahun 2019 banyak hal yang belum Pemerintah Kabupaten Ciamis tuntaskan. Diantaranya, tambahan perbaikan penghasilan (TPP) ASN ke-13 yang belum cair, bantuan keuangan (bankeu) yang di-carry over ke 2020 dan lainnya.

“Toh sekarang diberikan juga tahun anggaran 2019 sudah sangat mepet, kalau menurut Perda Pemerintah Kabupaten Ciamis, jeblok yakin tidak terkejar, kemungkinan anggaran di-carry over ke tahun 2020,” ujar Syarif kepada Radar Kamis (28/11) di ruangannya.

Menurut Syarif, anggaran di 2019 yang mengendap atau tidak terserap mencapai Rp 30 miliaran lebih. Padahal semuanya itu untuk kepentingan masyarakat banyak. “Makanya percuma membuat perda kalau tidak dilaksanakan,” ujarnya mengkritisi pemerintah.

Untuk itu ke depan, Syarif mengajak rekan-rekannya di DPRD untuk lebih mengawasi kinerja pemerintah. Karena, eksekutif tidak mungkin melaksanakan kelalaian atau kesalahan apabila pengawasan DPRD dilaksanakan sangat melekat. “Jadi yang salah itu bukan pemda sendiri, yang jelas itu bahwa RAPBD tidak konsekuen itu, akibat pengawasan DPRD yang lemah,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Ciamis Nurmutaqin berharap APBD tahun 2020 bisa terserap semuanya. Itu semua untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Soal pemberian TPP kepada ASN untuk menggenjot kinerja ASN, dia menyepakatinya. Jadi, ASN yang kerjanya malas-malas dan tidak sesuai target, makanya TPP-nya bisa saja tidak diberikan.

“Artinya langkah ini sangat baik guna meningkatkan kinerja para ASN lebih baik lagi. Semoga APBD tahun 2020 lebih diprioritaskan juga untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Asep Sudarman saat dikonfirmasi Radar, kemarin, belum memberikan keterangan.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya MM, sebelumnya, menanggapi soal usulan dari Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa bahwa ASN yang mendapatkan TPP yaitu struktural dan fungsional. Menurutnya, usulan Ketua Komisi D itu harus disesuaikan dengan PP No 12 dan kemampuan keuangan daerah.

“Saat ini kita baru mampu untuk struktural,” ujarnya.

Menurutnya, jika keuangan daerahnya bagus dan tidak menghambat pembangunan, kenapa tidak semua ASN bisa mendapatkan TPP. Namun, saat target kinerja belum tercapai, kemudian masyarakat menginginkan fasilitas, maka pemerintah akan memprioritaskan hal itu.

“Kalau semua sudah fokus, kenapa tidak mengadakan reward kepada ASN, baik struktural maupun fungsional. Intinya APBD ingin berpihak masyarakat,” tandasnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.