Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.5%

19.8%

7.7%

69%

Data Bansos Kota Tasik Sudah Sesuai

3330
18
RAPAT EVALUASI. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Forkopimda mengelar rapat evaluasi bantuan sosial tunai non-DTKS di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (14/5).
RAPAT EVALUASI. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Forkopimda mengelar rapat evaluasi bantuan sosial tunai non-DTKS di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (14/5).

TASIK – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengklarifikasi adanya ketidakcocokan data para penerima Bantuan Sosial (Bansos) tunai dari alokasi APBD Kota Tasikmalaya. Bansos non-DTKS sejatinya 97 persen penyaluran dan datanya sudah valid.

“Kita terus mendata semua warga yang terdampak Covid-19. Pada prinsipnya akan kita salurkan kepada yang berhak. Adapun keterlambatan, itu hanya ada kendala teknis saja,” ujarnya kepada Radar, usai memimpin rapat evaluasi bansos non-DTKS di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (14/5).

Menurutnya, penerima bansos sebanyak 17.950 Kartu Keluarga (KK), merupakan hasil pendataan saat Covid-19 berlangsung.

Sesuai instruksi presiden dan gubernur, pihaknya melaksanakan pendataan bagi warga terdampak, di luar warga kurang mampu yang rutin mendapat bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) atau lainnya.

“Pendataan kami akui sangat pendek waktunya, Dinsos bersama RT/RW saat itu yang melaksanakan pendataan. Memang ada NIK tidak lengkap misalnya hanya 15 digit malah ada yang 17. Ada yang tidak masukan NIK cuma alamat saja. Karena kita diminta segera oleh provinsi dan pusat,” tuturnya.

Baca Juga : Pasar Cikurubuk Kota Tasik Bebas Daging Babi

Dia menceritakan data final yang bakal menerima bantuan diantaranya dari Pemkot sebanyak 17.950 KK, bantuan Provinsi Jawa Barat untuk 35.000 KK, sisanya berasal dari bantaun Kementerian Sosial sebanyak 51. 000 KK.

Saat bantuan dari Pemkot hendak didistribusikan, kata Budi, Kantor Pos sudah memverifikasi data. Ditemukan lima ribu KK calon penerima, identitasnya belum lengkap.

“Namun, saat itu distribusi tetap kita jalankan gelombang pertama 12.415 KK sudah tersebar ke 69 kelurahan,” kata dia.

Sisanya, lanjut Budi, sekitar 3.132 sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya. Kemudian diserahkan ke Kantor Pos. Gelombang kedua pun, 904 KK sudah lengkap dan bisa didistribusikan bantuan.

Kemudian di hari Kamis (14/5) pada rapat, terverifikasi 612 KK calon penerima bansos terakhir sudah klir. Dari sekitar lima ribu KK yang ditemukan datanya tidak cocok, tersisa 527 KK saja.

“Kita lihat 97 persen data sudah benar. Kenapa sisanya itu, dia tersebar di 10 kecamatan 99 persen diantaranya, diketahui menerima bantuan ganda, ada yang dapat PKH, BNPT dan lain-lain,” katanya menceritakan.

Baca Juga : Stok Pangan di Kota Tasik Aman Sampe Lebaran, Sayuran Murah, Bawang Merah Mahal

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Tasikmalaya itu merinci dari 527 tersebut, yakni Kawalu 42, Tamansari 20 , Cibeureum 2, Purbaratu 29, Tawang 16, Cihideung 6, Mangkubumi 43, Indihiang 18, Bungursari 273 dan Cipedes 78 KK. Budi menjelaskan bukan berarti bantuannya tidak diberikan, sebab calon penerima itu sudah terdata sebagai penerima bantuan dari program lain dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada beberapa waktu sehari dua hari penyesuaian, sebab pemerintah ada perluasan data DTKS sekitar 19 ribu KK. Maka ketika sebelumnya yang bersangkutan didata ternyata masuk perluasan DTKS. Maklumlah pendataannya sekali, namun sumber bantuan ada dari kota, provinsi dan Kemensos,” kata Budi menjelaskan.

Dia menginformasikan, bansos dari Jawa Barat bagi sekitar 35.000 KK pun, hari ini (Jumat,15/5) rencananya bakal didistribusikan melalui Kantor Pos. Sementara, bantuan dari Kemensos senilai Rp 600 ribu, bagi sekitar 51.000 KK belum ada informasi.

“Dari Pemprov itu, bentuknya sembako senilai Rp 350 ribu dan tunai Rp 150 ribu. Sudah kita sampaikan camat dan lurah silakan tampilkan data penerima baik dari kota, provinsi atau pun Kemensos,” katanya.

Budi memprediksi bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang akan digulirkan pun, bakal ditemukan identitas warga yang tidak lengkap. Tetapi, ia meminta masyarakat tetap tenang pihaknya menjamin untuk menyelesaikan verifikasi data. Sehingga penerima tetap mendapat bantuan sesuai haknya.

“Kami akan selesaikan semua hal yang berkaitan dengan administrasi bagi penerimaan bantuan. Mohon postingan di medsos, masyarakat itu bijak. Situasi pandemi begini jangan dibuat seolah kacau lain sebagainya. Padahal data benar dan ini jadi tanggungjawab bersama,” harap orang nomor satu di Kota Resik ini.

Dia menambahkan kenapa administrasi dan data penerima bantuan harus benar-benar klir, sebab Bansos merupakan hal yang menyangkut keuangan negara. Sehingga, nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola anggaran tersebut.

“Mohon sabar dan sebarkan informasi objektif bagi masyarakat supaya tidak terjadi kegaduhan,” pintanya.

Dalam rapat tersebut juga di hadiri, Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf, Sekda Ivan Dicksan, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Anom Karibianto, Dandim 0612 Tasikmalaya Imam Wicaksana serta para kepala dinas terkait. (igi)

loading...

18 KOMENTAR

  1. Bisa liat data data nya ngga ? Soalnyansaya ber KTP di bogor bisa liat data yg dpt setiap RW dan data itu lengkap satu kota ada nama dan nomornEKTP

  2. Yg dapat bantuan yg punya mobil mewah pengusaha aneh

    Sementara yg membutuhkan malahan nihil hanya

    Bisa terdiam

  3. Walaupun gimana juga saya tetap nggak ke bagian, padahal saya sudah jadi warga kelurahan karsamenak Kawalu selama 20tahun

  4. Walaupun gimana juga saya tetap nggak ke bagian, padahal saya sudah jadi warga kelurahan karsamenak Kawalu selama 20tahun

  5. Aneh bantuan dapat 200 ribu padahal gak ada tuh daftar bantuan yang jumlah nominalnya segitu terus tidak semuanya kebanyakan yang usaha nya dagang yang buruh gak di liat apa.ini gak adil apa semua masyarakat harus usahanya dagang semua biar dapet bansos aduhhh parah mana bisa gak bikin gaduh cara bantunya juga gak adil.kalo mau masyarakat tenang .tentram pemerintahan nya juga harus bener”jurdil

  6. Ini harus bener” di tindak lanjuti apalagi di saat ini yang terkena dampak covid-19 bukan separuh”tapi semua masyarakat kena dampaknya dan bukan yang usaha dagang aja yang kena dampak usaha”lainnya juga terkena dampaknya apalagi khususnya buruh harian lepas yang biasa kerja ke luar kota kaya kuli bangunan terasa banget kena dampaknya

  7. Tolong sampaikan keluhan dari rakyat kecil ini, pas waktu pemilihan yang tua sampe yang sakit juga terdata tapi pas waktu masyarakat membutuhkan kok datanya separuh”,gak bener”kenapa bisa gitu itu harus di koreksi lebih lanjut
    TOLONG DIPERHATIKAN KEPADA PEMERINTAH KAB.TASIKMALAYA

  8. Si budi ngomongna asal jeplak tanpa bukti ,, walikota macam apa dia ,, saya seorang pedagang ,, tidak sedikitpun mendafatkan bantuan ,, tapi orang kya yang tidak terdampak korona bisa menerima bantuan ,, saya nyatakan walikota tasi DRS H BUDI BUDIMAN dinyatakan kerja dengkul kerja tanpa bukti,,,pantas kalau dia di kurung ,, aminnnn
    Usut terus KPK

  9. Ini yang salah entah apanya ya ???
    Ga tau rtnya,gatau rw nya atau aparat yang lain
    Pribumi yang jelas domisilinya dan orangnya itu ada bertahun2 ga dapet bantuan
    Seperti halnya saya, dari saya lahir sampe punya anak saya warga rt05/rw13 bojong hegar kawalu
    Ga di ajukan tuh,ga diminta kk ataupun ktp padahl suami saya buruh dan saya irt
    Sementara yang ngontrak dan yang baru nikah belum ada kk bisa dapet bantuan
    Terus emang bener ya ?
    Yang nerima bantuan itu2 aja orangnya ? Ga ada pemerataan ?
    Anehh tau ga di rt saya,
    Disinpektan pula kemren jelas2 walkotnya jangan ada pungutan biaya
    Ini disuruh bayar 10.000/kk

  10. Saya juga ga kebagian masa iya di data waktu covid saya… Yang kebgean malah orNg lain di sini orang kaya kbgean yq punya sawah banyak.. Suami nya bkerja.. Masa kebgean uang covid.. Tapi sebaliknya saya yq ga punya apa apa cma menghandalkan jerih payah suami kerja skrg udah ga krja ga kbgean… Tolong donk yang adil kami minta keadilan.

  11. Tapi kenyataannya saya sudah 3 kali di minta foto kopi KK+KTP oleh RW di mana saya tinggal untuk diajukan ke kelurahan sebagai perbaikan DTKS dan itu sudah berlangsung sejak 3bln kebelakang….namun hingga saat ini sampai hari ini tgl.28 Agustus 20 dimana pada hari ini tengah berlangsungnya pencairan dana bansos di kecamatan Cipedes kota tasikamalaya…..nama saya tetap saja tdk tercantum/tdk mendapatkan bansos dari Kemensos….padahal saya org yg terkena dampak langsung akibat di tutupnya sekolah sekolah….sedangkan usaha saya berdagang di sekolah ( kantin sekolah )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.