Data Penerima Bansos Kota Tasik Amburadul, Ini Kata Disdukcapil & Dinsos

2487
11
Asumsi dari kami, kalau kesalahannya pada data kependudukan, otomatis saat Pilkada, Pilpres, Pileg juga akan terjadi persoalan atau amburadul. Maka kesimpulan kami, telusuri saja sumber data Dinsos dari Musyawarah Kelurahan (Muskel).” H Imih Misbahul Munir Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya

Kepala Dinas Ke­pen­dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya H Imih M Munir mengaku ketidakcocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada calon penerima bantuan sebetulnya bisa diantisipasi.

Apabila dinas terkait (Dinas Sosial) yang melaksanakan distribusi bantuan sosial (Bansos) memvalidasi data terlebih dahulu dengan database kependudukan.

Baca juga ; Pasien Positif Covid-19 di Kota Tasik Nambah 2, Total Jadi 33 Orang

“Asumsi dari kami, kalau kesalah­annya pada data kependudukan otomatis saat Pilkada, Pilpres, Pileg juga akan terjadi persoalan atau amburadulnya data.

Maka kesimpulan kami, telusuri saja sumber data Dinsos dari Musyawarah Kelurahan (Muskel),” ucapnya saat dihubungi Radar, Selasa (12/5).

Sebab, kata Imih, pada pelaksanaan pesta demokrasi level manapun tidak pernah terjadi miss data. Contohnya, orang sudah meninggal masih masuk data di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Namun, pada pendistribusian bansos, ditemukan adanya orang meninggal mendapat alokasi bantuan.

“Sekarang orang sudah meninggal dapat bantuan ini menjadi aneh. Ditambah hari ini (kemarin, Red) ada laporan untuk pendistribusian besok (Rabu,13/5) ada lima ribu lebih data tak valid (tidak cocok NIK, Red). Akan kami cek dulu laporan itu,” tuturnya membeberkan.

Seharusnya, kata Imih, Dinsos ketika hendak mendistribusikan bantuan memiliki dasar pegangan data kependudukan dari Disdukcapil.

Supaya bisa disinkronisasi terlebih dahulu, sehingga saat pendistribusian data penerima bantuan dan data pada identitas warga klop.

“Jadi verifikasi dulu di lapangan itu data yang valid dipegang warga seperti apa. NIK di KTP dan di data bantuan sosial,” katanya.

“Kemudian dilihat kembali, yang masuk data bantuan ini betul miskin apa tidak. Layak atau tidak dapat bansos,” sambung dia.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui data yang digunakan Dinsos dalam pendistribusian bantuan tersebut.

Namun, adanya perintah dari Wali Kota Tasikmalaya dirinya langsung menginstruksikan sejumlah petugas untuk melaksanakan sinkronisasi data.

“Tadi malam pun sudah beres, pagi ini laporannya sudah saya sampaikan ke Asda I,” katanya.

Imih menambahkan sejak pendistribusian tahap pertama bantuan sosial yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat, pihaknya telah menyiapkan pegawai khusus dalam menangani persoalan ini.

Ia berharap fenomena tersebut menjadi pembelajaran bersama, supaya instansi lain dapat menjadikan data kependudukan yang valid, sebagai acuan dalam menjalankan program kegiatan.

“Amanat Undang-Undang kan seperti itu. Single identity number-kan harus mengacu dari data Disdukcapil. Termasuk BPS ke depan pun pendekatan surveinya harus melalui NIK,” ucapnya.

Sebelumnya, pendistribusian bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai senilai Rp 500.000 dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kurang berjalan mulus.

Pasalnya, terjadi perbedaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 5.175 Kartu Keluarga (KK) dari total 17.590 calon penerima bantuan.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya Hendra Budiman menjelaskan sejak Minggu (10/5) malam, pihaknya sudah menemukan adanya ketidakcocokan data tersebut.

Kemudian, langsung menerbitkan surat edaran yang ditujukan bagi Kepala Seksi Kesra setiap kelurahan, supaya bisa langsung membenahi perbedaan digit pada NIK calon penerima bantuan.

“Sekarang sedang berproses perbaikan data, semoga besok (Selasa, 12/5) sudah ada laporan. Ini hanya kaitan teknis saja, secara prinsip penerima bantuan apabila orangnya tepat, pasti akan memperoleh bantuan,” kata dia kepada Radar, Senin (11/5).

Dia menjelaskan ketidakcocokan NIK dapat disebabkan beragam faktor.

Mulai dari kesalahan teknis pada penginputan data di kelurahan, kemudian dokumen kependudukan calon penerimanya sudah tidak terbaca sehingga ada kekeliruan pada NIK.

“Namun, persoalan data ini menjadi pembelajaran supaya tahap selanjutnya bisa lebih baik lagi,” tuturnya.

Sebetulnya, lanjut Hendra, data calon penerima bantuan yang tingkat keakuratannya sudah baik yakni data penerima bantuan yang alokasinya berasal dari Kementerian Sosial dan Bantuan Provinsi Jawa Barat.

Sebab, sambung Hendra, skenario awal pendistribusian bansos sejatinya dimulai dari level pemerintah tertinggi.

“Nah, sekarang kan skenarionya dibalik. Maka wajar (muncul data bermasalah, Red) ini belum selesai, sebab mulanya bansos dari APBD Kota Tasikmalaya kan didistribusikan paling akhir (usai bantuan kemensos dan provinsi, Red)” kata Hendra.

Mantan Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya itu, mencontohkan kesalahan data tersebut bisa terjadi lantaran format software yang digunakan di kelurahan maupun Dinsos berbeda.

Termasuk penulisan alamat penerima, dimana ada yang menggunakan format misalnya RT/RW 01/01, atau 001/01.

“Itu perlu diseragamkan pengadministrasiannya. Kebanyakan hal teknis saja sebetulnya, namun tidak perlu khawatir apabila calon penerima memang benar-benar sama dan sesuai, tidak akan hilang bantuannya,” ujar dia.

Di sisi lain, ia menjelaskan pengaturan penerima bantuan bagi warga terdampak, yakni sesuai pengajuan.

Ketika setiap wilayah mengusulkan secepat mungkin di awal proses pendataan, maka diprioritaskan untuk masuk dalam alokasi bantuan dari Kemensos dan Banprov Jawa Barat.

“Nah kemarin itu, data Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, Tamansari dan Kawalu terbilang paling bagus dan cepat dalam pendataan. Maka kita langsung inputkan ke calon penerima bantuan dari Kemensos dan Banprov, untuk yang menyusul dimungkinkan masuk ke kuota dari APBD Kota Tasik,” katanya menjelaskan.

Hendra menegaskan pihaknya tidak bisa memangkas atau mengganti data yang diusulkan RT/RW melalui masing-masing kelurahan. Jumlah pengajuan yang diinputkan ke Kemensos, Banprov dan APBD Kota Tasikmalaya menyesuaikan jumlah usulan tersebut.

Baca juga : Ada Perbedaan Data LKPJ Bupati, Bagian Umum Pemkab Tasik Akui Salah Input

“Kami tidak ada kewenangan untuk memotong, jadi mengajukan sesuai pendataan yang dilakukan RT/RW. Kemudian diverifikasi saja supaya tidak terjadi duplikasi dari bantuan lain.

Contohnya tadi di Panglayungan realisasinya untuk 500 penerima bantuan, dari tiga ribu yang diusulkan,” kata Hendra. (igi)

Loading...
loading...

11 KOMENTAR

  1. Tingkatkan Koordinasi dari Tingkat infud data Bassd di tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, untuk di Validasi sebagai data dinamis menuju data Muthir di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang baik lain kali jang terburu-buru …semoga dapat mengambil hikmah dari yang kena dampak Covid-19.

  2. Kawas sinetron wae Ari anu barisa keneh usaha di data Ari anu bener”buntu usahana di hare”keun pamarentah teu adil bener”teu adil

  3. Pa KNPA yang di kasih tuh yang udah dapet pkha
    Sedang kan masih banyak janda jompo yg belum terdata. Tolong prbaharui data nya cek langsung TKP

  4. assalamualaikum saya punya e-ktp kk,posisi ngontrak dgn istri dan satu anak,keadaan mengaggur karena dampak psbb covid19 dari januari ampe sekarang blm terdata apalagi dapat bansos apapun termasuk blt/PKH
    sudah laporan ke pihak RTRW alasannya udh pindah &ga tanggung jawab pdahal pindah ke rt sebelah..mohon perhatiannya kpda semua pihak yg merasa punya nurani serta berkelebihan materi..terlebih utk area sini bnyk org mampu dapat bantuan baik itu pkh,blt,bpnt,bansos dll sedangkan bnyak keluarga tdk mampu ga kebagian!!
    lokasi kelurahan cilembang
    kecamatan cihideung kota tasikmalaya
    no.hp:085322012669

  5. Mohon perhatiannya

    Saya ga pernah di perhatikan dulu smpe sekarang ga pernah ada bantuan apapun tolong di pehatikan mana orang kaya dan mana orang yang tak mampu

  6. Saya atas nama Rina kurnia dengan nama kepala keluarga ipep Saprudin belum mendapatkan apapun dari bansos awal sampai kemaren….padahal KK ktp sudah saya ajukan sama petugas RT setempat….tolong dibantu pa Bu.trimaksih

  7. Saya bernama komasudin,selama ini saya belum menerima bantuan apa pun.mungkin kolom ini bisa untuk curhat.padahan saya sudah ngomong ke aparat setempat.mohon bapak ibu di dinas sosial bisi memperjuangkan saya.kepada siapa lagi saya mengadu.mohon !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.