Kisruh Pelantikan 207 Pegawai Pemkot Tasik, Dayat Tak Mau Asal Kritik

44
0
H Dayat Mustopa Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa menyebut pelantikan 207 pegawai di lingkungan Pemkot pada Kamis (2/1) tidak ada yang perlu dikritisi.

Sebab, pelantikan dan pengukuhan itu merupakan penyesuaian dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru.

“Apa yang perlu dikritisi? Itu kan Pemkot menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur terhadap sejumlah instansi. Kemudian ada dinas yang dilebur otomatis pegawainya harus ditempatkan,” tuturnya saat dijumpai di kediamannya Jalan Cipicung Kecamatan Cihideung, Minggu (5/1).

Menurutnya, Pemkot sudah tepat mengosongkan kepala Badan Kesbangpol –yang pada 2020 naik status, karena pengisian jabatan kepala Badan Kesbangpol melalui lelang terbuka (open bidding).

Jadi kalau jabatan kepala Badan Kesbangpol diisi, tanpa lelang jabatan, justru itu menyalahi peraturan, sehingga H Abu Mansyur yang kala itu menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dilantik menjadi Asda I.

“Adapun informasi yang kami himpun riakan di tataran eselon IV, seperti lurah yang baru bertugas dan diterima masyarakat malah digeser, yang sudah terbilang kurang disukai masyarakat malah dibiarkan saja,” kata Dayat.

Politisi Golkar itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua I DPRD H Agus Wahyudin yang menyebut pada pelantikan beberapa hari lalu, DPRD cenderung berdiam saja.

Padahal, kata dia, DPRD justru berfungsi mengawasi Pemkot ketika terjadi kejanggalan atau hal yang dalam pengawasan terindikasi melanggar aturan.

“Terutama kami di Komisi I, mengawasi pelantikan ketika ada yang terindikasi melabrak aturan serta leading sector Komisi I lainnya tak luput kita kritisi,” ucapnya.

“Adapun anggota DPRD bukan mengawasi sesama anggota, kan ada Badan Kehormatan (BK) berfungsi seperti itu. Pimpinan merupakan koordinator antar anggota, tidak konteks atasan atau bawahan,” lanjut Dayat memaparkan.

Mantan birokrat itu menceritakan secara pribadi susah berupaya bekerja semaksimal kemampuan dan kewenangan. Adanya pernyataan pelantikan saat ini terkesan sejuk tanpa kritik, karena secara aturan tak ada yang harus dikritik.

“Adanya asumsi tidak ada kritik karena keinginan terakomodir, saya tidak setuju. Kemudian ada seorang pejabat dipindah, ada anggota DPRD marah, saya tak setuju juga. Dengan kondisi apa pun, kalau kepala daerah mengeluarkan kebijakan di luar aturan kami pasti kritisi,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD diasumsikan sebagai induk, wali kota sebagai bapak dan masyarakat adalah putra-putrinya. Sehingga kedua penyelenggara pemerintah harus kondusif dalam merawat dan menjaga masyarakat selaku putra-putrinya.

“Bagaimana mengasuh, membesarkan, menjamin kesehatan, menjamin kemandirian anak. Tugas pemerintah ya seperti itu asumsinya, sehingga bapak dan induk harus kondusif. Tapi kalau bapak berfoya-foya, selingkuh ya kita harus kritisi,” katanya menceritakan dan mengasumsikan.

Menurutnya, DPRD memiliki tugas besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Hanya kewenangan tidak bisa sampai tahap eksekusi atau memberikan sanksi. Sebatas rekomendasi dan masukan atas apa yang sekiranya perlu diluruskan dari kegiatan yang diselenggarakan Pemkot.

“Dulu ketika ada pejabat hasil open bidding dimutasi sebelum dua tahun, kenapa DPRD periode itu tidak menegur? Saya selaku anggota Komisi I saat itu sudah lantang mengkritik,” kata Dayat.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH, sebelumnya, merasa ada yang berbeda dalam pelantikan pejabat, Kamis (2/1). Pasalnya, rotasi mutasi dan promosi pegawai biasanya kerap menuai keriuhan dan suara lantang para wakil rakyat.

“Selama ini DPRD selalu riuh dan lantang berkaitan rotasi, alhamdulillah rotasi kali ini tidak ada karena mungkin kepentingannya terakomodir,” ujarnya saat menghubungi Radar, Jumat (2/1).

Sehingga, kata dia, dapat disimpulkan suara lantang anggota dewan yang selama ini mengkritisi tegas ketika adanya pelantikan pegawai, adalah suara yang tidak berkualitas. Ia berasumsi, seolah wakil rakyat ingin diajak diskusi, padahal bukan dalam kapasitasnya.

“Jadi akhirnya diketahui, suara lantang yang selama ini sering membuat pelantikan riuh itu tidak berkualitas, sebagai koordinator Komisi I saya menyayangkan sikap kritis DPRD selama ini tidak ada dipelantikan sekarang,” katanya.

Sejatinya, kata Agus, dia mendukung penuh ketika pelantikan dilaksanakan dalam upaya memacu penyerapan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Apalagi, saat ini pelantikan didasari adanya perubahan nomenklatur di beberapa instansi pemerintah serta adanya SOTK baru.

“Kita ketahui, selama ini sering mengkritik urusan rotasi mutasi yang merupakan kewenangannya. Sebaiknya DPRD dapat membaca aturan secara jelas,” ujarnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.