Debat, Kesempatan Publik Menilai Komitmen Capres

17

JAKARTA – Selain melahirkan ide dan gagasan aktual, debat putaran kedua calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum 2019 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai komitmen para calon pemimpin negara dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan dan Sumber Daya Manusia (SDA).

“Proses penegakan hukum kepada korporasi pembakar hutan masih lemah.

Sampai saat ini masih Rp18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan dan pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan namun belum dibayar,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2).

Ia mengatakan kerusakan hutan, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati akibat ulah korporasi sudah masif, dan dampaknya mengancam kesehatan ratusan ribu orang. “Ya sudah sepantasnya dan sesegera mungkin mereka dipaksa untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya,” kata dia.

Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019, menurut dia, seharusnya memiliki solusi konkret untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan serta membuat jera para pelaku yang terlibat melalui penegakan hukum.

“Kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk terus membiarkan warga negara hidup tanpa kepastian keamanan dengan berbagai bencana ekologis dan ancaman perubahan iklim,” kata Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik Walhi sekaligus Koordinator Golongan Hutan. Pemerintahan ke depan, lanjut dia, harus mampu menyelesaikan persoalan struktural penyebab sengkarut masalah SDA dan lingkungan hidup.

Sementara, jargon pembangunan hanya akan menjadi ilusi tanpa keberanian mengoreksi berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan mendasar yang menjadi mesin penghancur alam dan keselamatan rakyat, yang dijalankan dengan praktik yang penuh pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan pemberantasan korupsi.

Terpisah, pengamat politik dan hukum Yusdianto Alam mengatakan penting bagi kandidat menyampaikan data yang akurat dalam setiap pemaparan. Tapi data saja baru sebatas prematur, yang diinginkan publik ada solusi dan penyelesaian problem yang muncul.

Menurut dia, kesamaan gerak langkah atau koordinasi dan satu peta jalan yang melingkupi antarkelembagaan dan kementerian merupakan salah satu kunci.

“Misalnya dalam hal data pangan, karena hal tersebut selama ini dinilai berpotensi menjadi biang keladi kisruh tidak hanya empat tahun terakhir bahkan satu atau dua dekade lalu,” papar Dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung itu.

Nah, pemilihan BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab soal data saya pikir sudah tepat. “Sekarang tinggal memastikan kementerian lain mau menerima dan menggunakan datanya BPS,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan bahwa tantangan ke depan pemerintah adalah memastikan kesejahteraan petani menjadi tujuan utama, karena jika petani sejahtera maka proses produksi akan lebih mudah dilakukan sebab petani mendapatkan manfaat secara ekonomi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, dalam Lokakarya Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media di Bogor, November 2018, menyatakan, pihaknya tidak lelah-lelahnya menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya selalu independen, serta mengatakan bahwa lembaga statistik resmi setiap negara harus selalu independen. “Independensi bagi BPS adalah harga mati,” kata Suhariyanto.

Ditambahkannya, jika lembaga statistik resmi suatu negara tidak independen dan dibuat hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, maka dinilai lebih baik dibubarkan saja karena tidak ada lagi gunanya.

“Contoh saja kasus yang terjadi di Argentina pada sekitar tahun 2007 lalu, di mana Kepala Negara di negara itu mencopot dan mengganti banyak jajaran badan resmi statistik di sana karena melihat bahwa angka inflasi yang ada selalu dua digit,” paparnya.

Setelah diganti, ternyata mendadak angka yang dikeluarkan badan statistik resmi Argentina mendadak menjadi rendah. Padahal, berbagai pihak yang membuat perhitungan secara independen menyatakan bahwa tingkat inflasi yang ada sebenarnya jauh lebih tinggi. Bahkan berbagai pihak tersebut menjadi ada yang diancam untuk dikriminalisasikan.

Bila angka inflasi tidak mencerminkan hal yang sebenarnya, maka dia juga akan berpengaruh kepada beragam indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Akibatnya, lembaga multilateral seperti IMF mengancam akan memberikan angka merah. Hal ini akan merugikan negara itu karena bila satu angka dicurigai, semua data bisa dicurigai, dan dampaknya juga bakal membuat semakin banyak investor yang enggan untuk menanamkan modalnya di sana.

Pihaknya selalu mengikuti berbagai prinsip fundamental antara lain adalah imparsialitas dan akses yang setara. “Harapannya masyarakat bisa mengakses dan menggunakan data saat yang sama,” terangnya. (lut/ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.