Delapan Kelurahan Raih Anubhawa Sasana

78
0
Diskominfo Kota Tasikmalaya PRESTASI. Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly bersama Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dan JDIH Layanan Prima Tahun 2019 terhadap Pemkot Tasikmalaya yang diwakili Plt Asda Pemerintahan dan Kesra H Undang Hendiana di Gedung Sate, Rabu (4/12).

CIHIDEUNG – Delapan Kelurahan di Kota Tasikmalaya menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Penghargaan ini sesuai dengan SK Nomor M.HH-39.KP.08.05.

Delapan Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Setiajaya, Kelurahan Kersanegara, Kelurahan Awipari, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Gunung Tandala, Kelurahan Sukamenak, Kelurahan Setiamulya dan Kelurahan Sukahurip. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/12).

Selain itu, Kota Tasikmalaya juga meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) dengan Layanan Prima bersama kota kabupaten lain yaitu Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya Agus Iwan SH MSi menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hukum.

“Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kelurahan sadar hukum di Kota Tasikmalaya. Begitu juga kepada pengelola dan pengguna jaringan dokumentasi dan informasi hukum,” tutur Agus.

Loading...

Agus juga menambahkan bahwa delapan kelurahan yang mendapatkan penghargaan memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkan kelurahan sadar hukum. Apabila banyak kelurahan yang sadar hukum, maka harapannya akan terbentuk masyarakat Kota Tasikmalaya yang sadar hukum. Dengan demikian, dapat mewujudkan masyarakat yang adil, aman dan tenteram.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menerangkan di Jawa Barat sampai 2018, sebanyak 2.156 desa dan 484 kelurahan ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum dengan total 2.640 desa/kelurahan.

Kemudian tahun ini, telah ditetapkan kembali 130 desa/kelurahan sadar hukum yang terdiri dari 116 desa dan 14 kelurahan di 97 kecamatan. Dengan demikian, secara keseluruhan, di Jawa Barat sudah terdapat 2.770 desa/kelurahan sadar hukum, terdiri dari 2.272 desa dan 498 kelurahan. “Kesadaran hukum sangat penting, selain mencegah terjadinya kerusuhan atau ketidaktertiban, juga mampu membantu proses pembangunan secara nasional,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Yasonna menyerahkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 18 Bupati/Wali Kota lainnya se-Jawa Barat. Pemkot Tasikmalaya diwakili Plt Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra H Undang Hendiana, bersama Camat Tamansari Ukim Sumantri dan Lurah Sukahurip Edi.

Ukim menyebutkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan diserahkan atas inovasi, jasa dan komitmen mulai dari kepala daerah, camat sampai dengan lurah berupaya mendongkrak kesadaran hukum masyarakat. “Jadi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu melalui pembinaan kelurahan sadar hukum,” kata Ukim. (tin/igi/rls)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.