Demi K2, Pemkot Akan Surati Pusat

2
BERI DUKUNGAN. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menerima aspirasi tuntutan Honorer K2 dari Ketua FHK2I Kota Tasikmalaya Asep Dian usai audiensi di Bale Kota, Selasa (2/10).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya siap menyurati Pemerintah Pusat untuk menguatkan tuntutan para honorer kategori dua (K2) dan mendorong revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memprioritaskan honorer K2 jadi PNS.

“Semua K2 sudah masuk data base. Diharapkan bisa diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil (PNS),” ujar Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan usai menerima audiensi dari Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kota Tasikmalaya di Bale Kota, Selasa (2/10).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlaguna menyatakan pengangkatan honorer K2 terdapat alokasi tersendiri.

Mengingat, data jumlah tenaga K2 sudah terdaftar di data base pusat. Adapun usulan pembuatan surat keputusan (SK) wali kota sebagai bentuk pengakuan K2 akan dikaji dulu.

“Honorer K2 sendiri kan tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Data yang kami miliki, sekitar 411 orang. Sebetulnya bisa dikatakan ada pengakuan dari pemerintah sendiri,” jelasnya.

Gungun mencontohkan guru honorer pun memiliki regulasi atau payung hukum yang melindungi. Seperti undang-undang berkaitan guru dan dosen. Sehingga apabila ada kekosongan atau kekurangan tenaga, pihak sekolah dapat mengangkat tenaga honorer.

“Untuk tenaga kesehatan dan pendidikan seperti itu, berbeda dengan honorer di bidang lain. Kita pun masih menunggu kebijakan dari pusat seperti apa,” terang dia.

Sementara itu, Ketua FHK2I Kota Tasikmalaya Asep Dian mengharapkan dukungan dari pemkot bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengangkat K2 jadi CPNS. “Pasalnya di formasi CPNS saja banyak yang terbentur dengan batasan usia 35 tahun,” paparnya.

Adapun formasi CPNS khusus bagi honorer K2 itu tidak sebanding dengan jumlah K2 yang mencapai 400 orang. Sementara kuota CPNS-nya hanya untuk delapan orang. “Kami pun tidak memiliki SK pengakuan dari wali kota. Inginnya khusus eks K2 itu ada payung hukum jelas yang diakui secara yuridis,” harap Asep. (igi)

loading...