Demokrat Minta Pemerintah Siaga Terkait Ancaman Perang di Laut Tiongkok Selatan

30
0
Anggota DPR, Syarief Hasan meminta pemerintah siaga terhadap kemungkinan ancaman perang di Laut Tiongkok Selatan
Anggota DPR, Syarief Hasan.
Loading...

JAKARTA – Kondisi Laut Tiongkok Selatan kembali memanas pascamunculnya rencana pengerahan kapal induk Inggris ke lokasi yang disengketakan sejumlah negara tersebut.

Kabrarnya kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan yang diklaim masuk kawasan Tiongkok tersebut.

Bahkan sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Tiongkok Selatan untuk menjalani latihan tempur.

Menyikapi menegangnya kondisi di sana Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong pemerintah RI untuk siap siaga di perairan Natuna Utara.

Pasalnya, ia menegaskan, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan yang tengah diperseterukan negeri tirai bambu, AS, dan beberapa negara lainnya

loading...

Menurut Syarief, perhatian ini penting mengingat perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang mesti dipertahankan.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman,” kata Syarief, Kamis (28/1)

Anggota Komisi I DPR yang membidangi luar negeri ini juga menyebutkan jika kondisi ini terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan.

“Kita (Indonesia) harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya,” kata politikus senior Partai Demokrat ini.

Syarief menyebutkan bahwa perseteruan ini tidak boleh dianggap remeh.

Ia menegaskan, Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Tiongkok Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus menyebabkan AS dan Inggris juga turut ikut campur.

“Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal,” tegasnya.

Syarief pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator.

“Sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Luat China Selatan, ASEAN harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini,” ungkapnya.

Masih terkiat Laut Tiongkok Selatan, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin melayangkan nota protes diplomatik atas pengesahan undang-undang China yang mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal-kapal asing yang masuk  wilayah tersebut.

Locsin menyebut undang-undang tersebut sebagai ancaman perang.

“Setelah berpikir, saya melayangkan protes diplomatik,” kata Menlu Locsin di Twitter, Rabu (27/1).

China mengesahkan UU yang mengizinkan penjaga pantainya menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.

Cara yang dimaksud termasuk menghancurkan bangunan negara lain yang didirikan di atas terumbu karang yang diklaim China.

“Walau memberlakukan hukum adalah hak prerogatif kedaulatan (China), tetapi mengingat area yang terlibat, yakni Laut China (Tiongkok) Selatan yang bebas, hukum itu merupakan ancaman perang verbal kepada negara mana pun yang menentangnya.

Dan jika tidak ditentang, maka kami otomatis tunduk kepada UU itu,” Locsin menjelaskan.  (jp/red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.