Denda Dirancang Jadi Pendapatan Asli Daerah

28
Ilustrasi

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah menggodok peraturan wali kota berkenaan pendapatan bukan pajak. Itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendapatan Bukan Pajak. Aturan itu merupakan cabutan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negeara Bukan Pajak.

Kepala Bagian Perundang-Undangan Setda Kota Tasikmalaya Hanafi menjelaskan dalam aturan lama putusan pengadilan yang menetapkan suatu denda atas pelanggaran di dalam persidangan merupakan pendapatan negara. Namun, di undang-undang baru, putusan tersebut tidak lagi dimunculkan dan hanya menjelaskan terkait tugas dan fungsi pemerintah pusat saja.

“Jadi apabila daerah ingin mendapatkan denda hasil putusan pengadilan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), tinggal dibuat saja regulasinya. Nah, kita sekarang sedang memproses perwalkot tersebut,” jelasnya kepada Radar, Kamis (18/10).

Hanafi menjelaskan Pemkot memerlukan koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.

Dalam amanat undang-undang pembahasan tersebut dapat melibatkan unsur terkait, juga memudahkan koordinasi ketika Pemkot hendak melaju ke meja persidangan dalam melakukan penegakan Perda.

“Kita targetkan aturan ini tidak perlu berlama-lama. Koordinasi juga sudah dibangun dengan instansi terkait. Sebab, proses berkas ke pengadilan itu nantinya ada dari kejaksaan,” tuturnya.

Nantinya, kata dia, apabila Satpol PP melakukan acara pengadilan atas pelanggaran Perda, denda tipiring bisa menjadi pendapatan daerah. Meski di sisi lain ia berharap tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran Perda yang dilakukan masyarakat hingga berakhir di meja persidangan.

“Kalau ada tipiring, ya itu bisa menjadi pendapatan. Walaupun itu tidak mungkin juga ditarget seperti pendapatan lainnya. Tapi kita berharap, bagusnya jangan terjadi pelanggaran. Kalaupun ada ya itu bisa menjadi pendapatan daerah,” terangnya.
Sementara itu, sejumlah pelanggaran yang ditindak Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya sejak Januari 2018, terhimpun denda sebesar Rp 34.300.000, yang telah disetorkan ke kas negara melalui kejaksaan. Itu dari 54 terdakwa tindak pidana ringan (Tipiring).

“Perkara yang kami sidangkan mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) empat perkara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 perkara, persampahan satu perkara, ketertiban umum 48 perkara seperti pasangan mesum maupun PKL,” papar Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya Budhi Hermawan. (igi)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.