Denda PBB di Kabupaten Tasik Akan Dihapus

108
0
Drs Rahayu Jamiat MSi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Loading...

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan stimulus kepada masyarakat yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan pada Oktober dan November tahun ini tanpa denda.

“Perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang semula 30 September menjadi 30 November. Sanksi administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 dan tahun 2019 dihapuskan,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs Rahayu Jamiat MSi kepada Radar, Senin (2/11).

Rahayu mengungkapkan, kebijakan stimulus atau insentif PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 45 Tahun 2020.

Penghapusan denda PBB Perdesaan dan Perkotaan dilakukan sebagai stimulus bagi wajib pajak agar kesadarannya meningkat.

“Upaya ini merupakan langkah dalam memberi keringanan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan insentif penghapusan denda PBB Perdesaan dan Perkotaan ini,” ungkapnya.

Baca juga : Residivis Maling Motor Warga Pancatengah Tasik Kembali Beraksi, Diringkus Polisi Indihiang

Rahayu menyebutkan, upaya yang dilakukan saat ini dengan jemput bola. Hal ini guna mempermudah masyarakat untuk membayar. Ia bertekad, hingga akhir tahun pajak sektor ini bisa terkumpul maksimal.

Loading...

Rahayu mengaku, sejumlah pajak daerah sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Ia berharap, pendemi ini segera berakhir sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak daerah bisa normal kembali.

Dengan dihapuskannya sanksi administrasi, Rahayu berharap tingkat kepatuhan warga untuk membayar pajak akan semakin baik. Karena itu, masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak hingga akhir jatuh tempo di akhir November ini.

“Kita terus berupaya memaksimalkan PAD kita di tengah wabah ini. Mumpung kita berikan ragam kemudahan, masyarakat juga bisa memanfaatkannya. Dan kita berharap kebijakan penghapusan denda atau sanksi administrasi pembayaran PBB ini diharapkan mampu membantu masyarakat melunasi kewajiban pajak daerah,” ucapnya. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.