Denda PBB P2 Dihapus

289
0
Ahdiat Siswandi

TAWANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi menghapus denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penghapusan denda itu untuk warga yang masih menunggak membayar dari 2003 sampai 2018. Para wajib pajak diminta untuk memanfaatkan kebijakan ini sebaik-baiknya dispensasi ini.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya Drs H Ahdiat Siswandi mengatakan dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Wali Kota Tasikmalaya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

“Sanksi yang dihapuskan dan dikurangkan tersebut karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Radar, Kamis (20/6).

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2019 telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara penghapusan sanksi administratif PBB P2 masa pajak Sampai dengan Tahun 2018. Tujuannya yakni untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan  PBB P2, membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak PBB P2. “Selain itu juga mengoptimalkan sektor penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan,” katanya.

Sasaran penghapusan sanksi tersebut yakni wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB P2 sampai dengan tahun 2018. Mulai 22 Mei 2019 penghapusan dan pengurangan denda atau sanksi itu sudah dimulai sampai dengan 31 Desember 2019.

Dalam hal ini wajib pajak, kata dia, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya dan disertakan salinan KTP dan salinan surat tanda bukti kepemilikan tanah dan menunjukkan dokumen aslinya.

“Di tambah dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Red),” katanya.

Petugas loket layanan khusus pada BPPRD melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan. Jika tidak ada kekurangan, maka petugas akan mencatat pajak yang terutang PPB P2 yang akan dihapuskan sanksi administratifnya. “Selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk proses pembayaran,” tuturnya.

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPRD. Wajib Pajak menerima Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penghapusan sanksi administratif PBB P2 dan tanda bukti pembayaran pajak terutang setelah melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk.

Apabila wajib pajak sudah mengajukan permohonan namun belum melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dianggap batal dan sanksi administratif bagi pajak yang terutang PBB P2 akan berlaku kembali. “Yang dihapus atau dikurangi itu dendanya, pajaknya tetap harus dibayar,” katanya.

Selain hal tersebut, apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan, wajib pajak belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang PBB P2, maka akan dilakukan penagihan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Jadi mari kita gunakan kesempatan gebyar PBB-P2 bebas denda 2003-2018 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” ujarnya mengajak. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.