Ketua DPR Minta Pemda Kaji Anggarannya

Desak Honorer Digaji Sesuai UMK

349
0
Loading...

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti gaji guru honorer di banyak daerah yang masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Bamsoet mengatakan harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Legislator Golkar itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia. “Sekaligus mengecek dan mengevaluasi guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK,” kata Bamsoet, Sabtu (5/5).

Politikus yang punya background jurnalis itu menambahkan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering terlambat juga harus dievaluasi. Berdasar Peraturan Mendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, sebanyak 15 persen dari dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer.

Karena itu pencairan dana BOS pun mestinya bisa tepat waktu agar gaji guru honorer tidak lagi terhambat. Bamsoet juga meminta pemda lebih memperhatikan kesejahteraan guru terutama honorer agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat.

Bamsoet menambahkan pemerintah sebaiknya membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas,” pungkasnya.

Loading...

 Selesaikan 400 Ribu Honorer K2

Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan 736 ribu guru honorer dipertanyakan tenaga K2 (kategori dua). Pasalnya, hingga saat ini ada 439 ribu honorer K2 belum diangkat CPNS.

“Selalu bilang kekurangan guru 736 ribu dan akan mengangkatnya. K2 yang 400 ribu saja tidan pernah bilang mengangkatnya,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya kepada JPNN, Minggu (6/5).

Ratusan ribu honorer K2 berharap pengangkatan mereka menjadi CPNS dimulai tahun ini juga. Honorer K2 sudah lelah menunggu janji tak jelas dari tahun 2014 sampai 2018. “Kami dikasih kabar angin surga tiap tahun. Bahwa honorer K2 diangkat, diangkat, diangkat, dan diangkat,” tuturnya.

“Memang sudah banyak yang diangkat, tapi bukan jadi CPNS melainkan oleh Allah SWT alias pulang ke rahmatullah,” imbuhnya.

Gegara digantung terus itu, jumlah honorer K2 kini tidak sampai 400 ribu lagi. “Ini sadis banget, banyak K2 meninggal tanpa menikmati hasil pengabdiannya,” ucapnya.

Sumarni Azis, korwil FHK2I Sulawesi Selatan menegaskan, pengangkatan menjadi CPNS harus tahun ini. Bolanya sekarang ada di presiden. “Kalau presiden memerintahkan menterinya mengangkat K2 jadi PNS, urusannya pasti selesai,” tandasnya.

Sementara itu, tertunda-tundanya pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai honorer dan pegawai nonPNS sebagai ulah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur.

Mereka menuding, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sengaja memperlambat karena tidak ingin honorer diangkat CPNS.

“Copot dan ganti MenPAN-RB yang baru. Tidak layak jadi pembantu Presiden Jokowi,” ungkap Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih Jumat (4/5).

Dia menegaskan pantang menyerah bagi honorer. Saatnya seluruh honorer K2 perang melawan nasib agar di akhir tahun ini status CPNS bisa digenggam.

Koordinator Wilayah (Korwil) FHK2I Aceh Taufik Yahya juga mengkritik Asman yang dinilai sombong.  “Baru jadi menteri saja sudah sombong. Kami minta tahun ini juga masalah K2 harus dituntaskan,” ucapnya.

Taufik menambahkan honorer K2 mengeluh bertahun-tahun tapi tidak ada yang peduli. Lantas di manakah hati nurani pemerintah yang bijak.

“Saya yakin yang jadi pejabat negara pernah diajari guru honorer. Sayangnya setelah jadi MenPAN-RB lupa pada guru honorer,” sergahnya.

Nia Kurniasih, koordinator daerah (Korda) FHK2I Bandung Barat malah menyoroti program guru garis depan (GGD) yang dicanangkan Mendikbud “Saya benci program GGD. Apa tidak ada putra daerah yang berani berkorban seperti itu?;” serunya.

Bagi Nia, honorer bukan pilihan hidup. Namun, dia bangga dan terharu menjadi guru honorer, meskipun dengan segala keterbatasan. Siapa tahu ke depan anak didiknya jadi MenPAN-RB. “Saya lebih berharap lagi anak saya yang jadi MenPAN-RB. Setiap demo anak saya ikut kecuali yang kemarin (1-2 Mei),” ucapnya. (boy/esy/jpnn)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.