Desakan Rombak UU Ketenagakerjaan Makin Menguat

49
0

JAKARTA – Bagai dua sisi mata uang. Pengusaha mendesak pemerintah segera merombak UU Ketenagakerjaan. Sementara para buruh menolak adanya revisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, perombakan ini akan menggeliatkan investasi dan mendongkrak kinerja ekspor.

“Di lapangan masih banyak permasalahan soal regulasi perizinan ketenagakerjaan. Jadi harus diperbaiki,” ujar Wakil Ketua Apindo Shinta W Kamdani di Jakarta, Senin (9/9).

Lanjut Shinta, soal RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian juga harus direvisi di dalam UU Ketenagakerjaan. Sebab saat ini belum memberikan dampak secara langsung.

Harapan dia, perombakan aturan perpajakan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sebab saat ini dinamika global dihantui ketidakpastian. Dia pun meminta semua poin UU Ketenagakerkaan agar direvisi yang bertujuan mendongkrak investasi. Adapun revisi UU Ketenagakerjaan yang didiskusikan sejauh ini terdiri dari beberapa poin. Mulai dari upah, pesangon, kesejahteraan pekerja, hingga outsourcing.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah mengatakan revisi UU Ketenagakerjaan resistensi karena memberatkan buruh. Sejumlah poin yang memberatkan, jika UU itu jadi direvisi, adalah ketentuan pemberian pesangon, upah minimum, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak yang semuanya diusulkan kalangan pengusaha. (din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.