Percepat Pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan

Dewan Akan Panggil Eksekutif

5

BANJAR – Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengaku akan memanggil pihak eksekutif. Pasalnya imbas dari keterlambatan pembahasan rancangan peraturan daerah APBD perubahan bisa menimbulkan tersendatnya beberapa pembangunan.

“Untuk mempercepat pelaksanaan pembahasan anggaran perubahan nanti kita panggil pihak eksekutif secepatnya karena memang situasinya saat ini sudah deadline,” kata Dadang di ruang Bamus DPRD Kota Banjar kemarin Kamis (23/8).

Meski waktu pembahasan mepet, dia optimis pembahasan akan segera dilakukan. Dirinya enggan menganalisa kembali apa kendala tersendatnya proses penetapan anggaran perubahan tahun ini.

“Nanti lah kita panggil dan kita cari solusi secara bersama-sama. Memang saat ini saya akui belum ada sinkron antara eksekutif dan legislatif. Dan memang raperda perubahan ini juga masuk pada 17 perda yang ditarget tahun ini dan harus kita selesaikan bersama-sama,” kata dia.

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar Sutopo mendesak eksekutif segera menyerahkan persyaratan untuk pelaksanaan pembahasan anggaran perubahan. Mengingat Agustus sudah tinggal menghitung hari.

“Komunikasi DPRD dan eksekutif tidak sinkron, ini untuk semuanya. Kapan anggaran perubahan akan ditetapkan? Jika anggaran perubahan tidak kunjung dibahas maka eksekutif mau kerja apa,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar lainnya Budi Sutrisno mengungkapkan mandegnya pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan tahun 2018 berdampak, salah satunya tuntutan masyarakat yang ingin jalan di wilayahnya diperbaiki. Biaya untuk peningkatan itu bisa dianggarkan pada rapat paripurna pengesahaan anggaran perubahan 2018.

“Ini kebiasaan eksekutif menyodorkan sesuatu dengan terlambat. Legislatif meminta apa yang disodorkan eksekutif itu tentu dengan persyaratan yang clear, kita masih menunggu persyaratan ini,” kata dia.

Menurut dia, ada persyaratan yang belum disempurnakan eksekutif sehingga pembahasan tidak bisa dilaksanakan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak kunjung menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun 2018 ke gedung dewan.

Pihaknya tidak bisa menetapkan Perda Perubahan Anggaran jika KUA-PPAS tak kunjung diterima Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Banjar Anwar Hartono mengatakan ada dua syarat yang harus ditempuh eksekutif untuk melaksanakan rapat paripurna perubahan anggaran tahun 2018. Pertama penyampaian laporan pertanggungjawaban wali kota dan kedua LHP BKP.

Dikonfirmasi terkait terkait lambatnya penyerahan KUA-PPAS perubahan tahun 2018 ke dewan, Sekda Kota Banjar yang juga Ketua TAPD Ade Setiana tidak menanggapi hal itu.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar Joko Nurhidayat menuntut pengesahan anggaran perubahan 2018 segera dibahas dan ditetapkan. Ia meminta kedewasaan dari dua pihak, baik legislatif maupun eksekutif.

“Kita meminta eksekutif dan legislatif ada sinkronisasi yang baik sehingga penetapan atas perda anggaran perubahan tahun 2018 segera dilaksanakan, terlebih saat ini sudah masuk matas waktu maksimal pembahasan,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.