Bahas Temuan Kerugian Negara di Sejumlah Proyek Pembangunan

Dewan Diminta Bentuk Pansus

41
0

TAROGONG KIDUL – Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) Garut mendesak DPRD Kabupaten Garut membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) senilai Rp 1,8 miliar dari 30 proyek pembangunan.

“Kami minta DPRD harus buat Pansus. Ini sudah jelas-jelas merugikan negara. Terutama di pembangunan Pasar Leles,” ujar Ketua Badan Pakar PISP Hasanuddin kepada wartawan Rabu (12/6).

Menurut dia, dalam masalah tersebut DPRD Garut tidak bisa diam, terutama terhadap proyek pembangunan Pasar Leles. Sebagai lembaga legislatif, kata dia, dewan harus ikut mengurai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Pasar Leles.

“Selain merugikan negara, gagalnya pembangunan pasar ini merugikan para pedagang pasar yang sampai saat ini harus berdagang di pasar sementara,” terangnya.

Dia meminta DPRD harus menelusuri siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas gagalnya pembangunan Pasar Leles. “Pasar Leles kan tidak selesai pembangunannya, BPK juga menemukan ada potensi kerugian negara, harusnya ada pihak yang bertanggungjawab. Ini tugas DPRD,” jelasnya.

Sampai saat ini, Hasanuddin melihat Pemkab Garut seperti “cuci tangan” terkait gagalnya pembangunan Pasar Leles. “DPRD jangan seperti bupati dan dinas (Disperindagpas), malah menyalahkan pemborongnya. Padahal yang nunjuk pemborong mereka juga (bupati dan dinas), DPRD harus bikin Pansus biar semuanya jelas, siapa yang harus bertanggungjawab,” tegasnya.

Hasanuddin juga mendesak BPK RI melakukan audit khusus terhadap proyek pembangunan Pasar Leles. Pihaknya mencium kerugian negara yang terjadi bisa lebih dari yang disampaikan BPK pada laporan regulernya.

“Kemarin itu kan pemeriksaan reguler, BPK menemukan kerugian negara hingga Rp 800 jutaan untuk Pasar Leles ini. Kalau diaudit khusus itu bisa lebih,” jelasnya.

Audit khusus, kata dia, diperlukan mengingat proyek Pasar Leles adalah proyek gagal. Karena, sampai saat ini penerima manfaatnya para pedagang Pasar Leles belum bisa menikmatinya. Menurut dia, audit khusus untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas gagalnya proyek tersebut.

“Laporan BPK saat ini bisa jadi data awal untuk aparat penegak hukum bergerak melakukan penyelidikan, ini sudah cukup. Audit khusus ini bisa dilakukan BPK atas permintaan aparat hukum atau masyarakat,” katanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Garut Yuda Puja Turnawan mengaku belum mengetahui hasil laporan dari BPK RI ini. Dirinya belum mempunyai laporan hasil pemeriksaan (LHP). “Itu yang pegang baru ketua komisi saja, saya belum. Nanti saya cari dulu,” terangnya. (yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.