Dewan Dinilai Main Aman

131
0
AKSI. Masa dari Transparency Institute Tasikmalaya melakukan aksi teatrikal di halaman DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (19/7). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Transparency Institute (TI) Tasikmalaya menilai DPRD Kota Tasikmalaya “bermain” aman dalam menyikapi kasus dugaan gratifikasi Wali Kota Drs H Budi Budiman yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator TI Tasikmalaya Jamaludin menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam berkaitan dengan kasus wali kota, meski para wakil rakyat enggan menentukan langkah. Dari sisi etika harusnya bisa dipahami bahwa menyandang status tersangka tak elok masih memimpin kota berjuluk Kota Santri. “DPRD semua kita lihat main aman. Tidak ada sikap sedikit pun kaitan persoalan ditetapkannya wali kota sebagai tersangka dan tak kunjung undur jabatan,” ucapnya usai public hearing di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (19/7).

Dia mengaku tidak puas atas jawaban perwakilan fraksi yang hadir di DPRD yakni H Enjang Bilawini dari PPP, H Dayat Mustofa dari Golkar, Anang Safaat dari Partai Demokrat, Ishak Farid dari PKS, Wahidin dari PAN serta Wahid dari Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang (KBB). “Kami tak puas dengan apa yang disampaikan perwakilan fraksi. Kita akan datang kembali pekan depan untuk membuka mimbar bebas beserta kawan organisasi lainnya,” tutur Jamal.

Selain itu, kata Jamal, pihaknya akan meminta KPK supaya segera menahan Budi. TI menilai lembaga antirasuah itu sudah gegabah dalam menetapkan tersangka, tetapi tak kunjung menahan Budi. “Termasuk DPRD akan terus kami paksa supaya bersikap secara moril menjunjung tinggi martabat kota. Sebab siapa lagi yang harus kita minta selain DPRD,” katanya.

“Sebab, merujuk pernyataan Ditjen Mendagri itu, tidak elok sedikit pun kepala daerah tersangkut kasus korupsi dan ditetapkan tersangka tidak menonaktifkan diri dari jabatan. Kalau wali kota menyadari itu, demi menjaga nilai Kota Santri saya rasa beliau akan undur dari jabatan,” ujarnya.

Dia menambahkan, secara perspektif hukum apa yang dilakukan Budi ini sah-sah saja, tetapi manfaat dan madaratnya harus dipertimbangkan. “Kita mendukung DPRD untuk bersikap secara bersama-sama. Kami mengharapkan sesuatu yang bisa membanggakan bagi masyarakat,” tambahnya.

“Analisa kami, beberapa pimpinan daerah seperti di Lombok ketika bupatinya jadi tersangka dia mundur dari jabatannya atas sikap DPRD. Kemudian alasannya kenapa kita ke DPRD, sebab ini bagian dari komponen masyarakat. Tak menutup kemungkinan koalisi bisa mempertahankan ke­pemimpinannya,” sam­bungnya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH mengakui secara hukum tidak ada sedikit pun perbuatan Budi melabrak undang-undang lantaran tidak mundur dari jabatan wali kota. “Sementara secara etika, etika kami juga kan terbatas dengan etika orang lain. Seperti halnya kebebasan kita, akan terbatas oleh kebebasan orang lain. Narasi yang disampaikan beberapa fraksi saya kira didengar semua yaitu menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum di samping itu fraksi hanya bisa prihatin saja melihat kejadian ini,” kata Agus.

Sejatinya DPRD telah memastikan kondisi pemerintahan. Sejak Rabu Kelabu di mana bale kota digeledah penyidik KPK, komisi I telah memanggil sejumlah pejabat pemkot untuk memastikan laju pemerintahan berjalan baik. “Saat itu kita pastikan, dan terbukti memang tidak ada persoalan kaitan pelayanan publik atau pun roda pemerintahan,” kata Agus.

“Bahkan, capaian kinerja semester pertama tahun ini rata-rata sudah di atas 60 persen. Dan itu prognosis yang bagus dan menggembirakan. Artinya kinerja pemkot tidak ada masalah, namun kaitan psikologis pejabat itu urusan lain,” kata dia.

Sementara public hearing tersebut dibarengi dengan aksi teatrikal. Sejumlah aktivis muda menggunakan kostum mumi, lainnya berpenampilan seperti kepala daerah. Mereka membentangkan spanduk di pagar DPRD. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.