Dewan Kota Banjar Minta KPK Berkerja Cepat, Karena Ini..

3263
3
Tri Pamuji Rudianto Wakil Ketua DPRD Kota Banjar

BANJAR – Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto mendesak KPK mempercepat kinerjanya, dalam menyelesaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar.

Tri Pamuji berharap Dewan Pengawas (Dewas) KPK jangan menjadi penghambat proses tahapan di tubuh KPK sendiri.

Baca juga : Balita Ikut Swab Test Massal, Putus Rantai Sebaran Corona di Banjar

“Saya dari perwakilan masyarakat Kota Banjar mengapresiasi kinerja KPK yang dengan cepat merespons adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar. Adapun prosesnya, ini harus ada izin penetapan dewan pengawas KPK, ini jangan sampai revisi tersebut justru menghambat proses tahapan di KPK itu sendiri,” ujarnya kepada Radar, kemarin (15/7).

Pihaknya berharap KPK bisa menjawab terkait dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi mengetahui hasil akhir proses penyidikan kasus ini.

”Kita dorong KPK cepat menyimpulkan dugaan kasus ini, agar publik pun tidak bertanya-tanya,” tuturnya.

Ia yakin, penggeledahan KPK selama empat hari di beberapa tempat di Kota Banjar memiliki dasar yang kuat. Namun, optimis proses verifikasi sedang dilakukan KPK merupakan tahapan yang harus ditempuh.

”Kita menuntut juga kinerja KPK cepat, jangan sampai terbangun opini publik yang tidak baik,” paparnya.

“Tapi saya berpandangan, ini kehati-hatian proses kasus. Namun KPK juga harus menjawab ekspektasi masyarakat dengan kinerja cepat. Masyarakat di Kota Banjar saat ini memiliki pertanyaan besar, bagaimana hasil KPK di Kota Banjar, jika benar ada tindak pidana korupsi, siapa tersangkanya,” kata dia.

Ia juga melihat, selama ini kinerja KPK dalam mengungkap kasus-kasus yang merugikan negara begitu cepat diselesaikan.

“Betul, verifikasi itu untuk menentukan alat bukti sehingga mencukupi bagi KPK untuk menetapkan tersangka. Saya menduga sudah ada tersangkanya,” ujar Tri.

Sementara itu, juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi perkembangan lebih lanjut hasil penggeledahan rumah dinas Wali Kota Banjar, kantor Dinas PUPR, serta beberapa rumah kontraktor mengaku masih dalam tahap verifikasi.

Baca juga : KPK Sita Uang Tunai dari Rumah Pribadi Kadis PUPR Kota Banjar

“Masih verifikasi, nanti saya infokan lagi kalau sudah ada perkembangan terbaru ya,” jawab Ali Fikri.

Ia juga menjelaskan soal alat buki yang diamankan hasil penggeledahan akan disita setelah mendapat izin dari dewan pengawas KPK. “Kita tunggu dulu izin dari dewas,” tandasnya. (cep)

loading...

3 KOMENTAR

  1. Kalo tersangka sudah pasti ada, dewas juga harus di perhatikan,, ada dewas yg notabennya ormas,, ormas tsb menjadi bagian dari. Salah satu proyek tsb. Saya rasa ga cuma infrastruktur,, bansos koronapun banyak penyimpangan nya,,, bapa ibu dewan mestinya cek.lapangan,bandingankan Kondisi dari tiap desa,, ga perlu tanya panitia,, cek langsung kemasyarakat bawah,,, ada yg layak dapat tapi tidak, tapi banyak orang kaya yg dapat,, jika spesifilasinya. Bantuan tsb untuk orang miskin,, contoh di desa mekarharja… Tolong di verifikasi

  2. Tulisan “Dewas” disini artinya Dewan Pengawas KPK, yg dimaksud Kang Rosidin dewas yg mana ? Punten cuma meluruskan biar gaada kesalah fahaman

  3. Mhn utk d cek bansos covid 19 d kota banjar…terutama d citangkolo bnyak warga mngeluh ga mndptkan bantuan pdhal sdh mngumpulkan fc kk sma ktp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.