Dewan Kota Tasik Akan Telusuri Proyek Jalan Lingkar Utara

100
0
Loading...

INDIHIANG – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya, berkaitan progres administrasi perizinan pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Apalagi, ditenggarai izin lingkungan proyek tersebut belum tuntas.

“Kita akan undang kembali DPUPR, menanyakan sejauhmana progres penyelesaian administrasinya. Sebab, semua mengetahui saat ini di jalur tersebut ada kegiatan pembangunan yang dilanjutkan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid kepada Radar, Kamis (5/11).

Menurutnya, sejak jauh-jauh hari DPRD sudah mengingatkan supaya penggarapan Lingkar Utara dihentikan terlebih dahulu. Sebelum administrasi dan sejumlah persoalan yang mengiringi pembangunan jalur penghubung tiga kecamatan itu selesai.

Bahkan, DPRD menyampaikan rekomendasi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2019, berkenaan penghentian aktivitas pembangunannya.

“Dalam beberapa kesempatan rapat kerja dengan DPUPR, Sekda, serta pejabat Pemkot lainnya. Kita sudah sampaikan, mohon itu segera diselesaikan dulu.

Kita khawatir, masalah yang belum selesai, sementara pembangunan berjalan, berbuntut lagi persoalan,” keluh politisi PKB tersebut.

Loading...

Berkenaan adanya dugaan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), terjadi double yang dinilai penghamburan anggaran oleh Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT).

Menurutnya, berdasarkan keterangan Pemkot, kala itu Amdal hanya untuk mengcover trase awal saja, yakni Simpang Pos AU Lanud Wiriadinata sampai dengan Karang Resik.

“Alasan Pemkot, memang katanya trase kedua itu mengcover sampai ruas lingkar terhubung seluruhnya, yakni 10 kilometer. Sampai Kecamatan Indihiang,” kata Wahid menceritakan.

Ia menyayangkan, lagi-lagi proyek tersebut menyentuh ranah hukum dengan adanya pelaporan dari KMRT berkenaan dugaan kejahatan lingkungan pada proyek tersebut. Serta adanya dugaan tindak pidana kegiatan pengadaan jasa penyusunan dokumen amdalnya.

“Bukan apa-apa, ketika persoalan belum tuntas yang kita khawatirkan seperti ini. Maka kita akan panggil untuk telusuri sejauhmana progres izin lingkungannya ditempuh, sebab informasi itu dokumen amdalnya, katanya sudah final,” tuturnya.

“Kalau pun nanti diperlukan. Bisa saja kita juga panggil penyedia jasa konsultasi amdalnya agar semua terang-benderang,” sambung Wahid.

Terpisah, Presiden KMRT Arief Rahman Hakim mengaku terus memantau dan menanti perkembangan atas pelaporan yang disampaikannya terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

Pihaknya mempercayakan hal tersebut akan segera direspons dan ditindaklanjuti.

“Saat ini kami masih percaya terhadap APH. Semoga segera ada tanggapan. Kalau masih tidak ada respons, kami sudah siapkan langkah-langkah lain yang akan ditempuh,” tegas Arief.

Sebelumnya, Arief mengungkapkan hasil audiensi beberapa bulan lalu tersebut, bermunculan fakta hukum dimulainya proses pembangunan. Dimana, pada penggarapan proyek mercusuar itu mengunakan dua Amdal.

“Amdal pertama di buat pada Tahun 2008 kenyataanya bahwa antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 tidak ada kegiatan Fisik di Trase I, Amdal kedua di buat pada tahun 2016.

kenyataanya antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun Agustus 2020 tidak ada kegiatan Fisik di Trase II tersebut,” kata Arief memaparkan usai menyerahkan surat pelaporan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Senin (2/11).

Dia menceritakan dalam audiensi, konsultan Amdal di Tahun 2016 tidak dapat membuktikan kapan dilaksanakannya sosialisasi dan pelibatan masyarakat serta pengumuman kegiatan. Pada tahapan penyusunan dokumen Amdalnya.

“Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal, Pasal 24 terkait Daluwarsa Kelayakan Lingkungan Hidup dan kegiatan pekerjaan fisik. Maka dokumen Amdal Tahun 2008, untuk trase 1 sudah kedaluarsa sejak 2011.

Kemudian, dokumen Amdal 2016, untuk Trase II, kedaluarsa di akhir Tahun 2019,” analisisnya.

Baca juga : Kemampuan Anggota Tagana Tasik Terus Ditingkatkan

Kemudian, lanjut dia, merujuk terhadap surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Nomor 660/1732-DLH/2020 tertanggal 16 September 2020. Dimana pada pokok penjelasannya, menyatakan bahwa tidak ada izin lingkungan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya.

“Padahal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,” telaah Arief.

Maka dari itu, pihaknya melayangkan dugaan tindak pidana korupsi dan mal administrasi atas proyek Lingkar Utara yang dilaksanakan Pemkot. Pihaknya mendesak para penegak hukum merespons aduan tersebut segera diusut.

“Kami sudah layangkan surat laporannya. Semoga ini segera direspons dan ditindaklanjuti,” harapnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.