Dewan Kota Tasik Bantah Anggaran Perjalanan Dinas Naik, Ada Uang Saku Dalam Kota

49
0
H Agus Wahyudin Wakil Ketua I DPRD Kota Tasikmalaya & Muslim Wakil Ketua II DPRD Kota Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya membantah adanya kenaikan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas. Bahkan, di Tahun 2021 ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, alokasi belanja kegiatan tersebut diatur besarannya secara eksplisit.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tasikmalaya, H Agus Wahyudin menjelaskan di tahun ini tidak ada kenaikan alokasi perjalanan dinas bagi wakil rakyat. Besarannya pun sesuai peraturan di atas nominalnya menurun menjadi kecil.

”Mengapa alokasi perjalanan dinas jadi besar, karena saat ini ada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kota atau uang saku, sebelumnya kan tidak ada,” tuturnya kepada Radar, Senin (1/2/2021).

Menurut Agus, sebesar apapun alokasi perjalanan dinas yang telah dialokasikan. Ketika kondisi pandemi daerah kian mendesak dan memerlukan refocusing seperti di tahun lalu, akan menjadi sasaran empuk untuk direalokasi.

Baca juga : Ikatan Pengurus OSIS Tasikmalaya Kreatif Manfaatkan Barang Bekas untuk Baksos

loading...

“Sebesar apapun alokasi yang kita persiapkan, akan kalah ketika kondisi pandemi mendesak, dan harus menjadi sasaran untuk di-refocusing ke anggaran penanganan Covid-19,” kata politisi PPP tersebut.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua II DPRD Kota Tasikmalaya Muslim menilai, perjalanan dinas di tahun ini justru mengalami penurunan secara drastis. Mengacu terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tersebut.

“Perjalanan dinas dibanding tahun lalu, justru bisa setengahnya menurun di tahun ini. Kami di daerah tidak bisa serta merta menetapkan tanpa ada rujukan aturan pusat yang berlaku,” tutur dia.

Dia menilai saat ini kegiatan DPRD semakin dibatasi dengan aturan yang langsung ditetapkan presiden. Sebagai upaya pengalokasian anggaran lebih efektif dan efisien sehingga bisa dialokasikan terhadap belanja-belanja yang lebih bersifat langsung dirasakan masyarakat.

“Justru kita juga dorong eksekutif lakukan hal serupa, kita kan juga kurangi perjalanan karena merujuk aturan. Mohon eksekutif juga lakukan hal sama, penghematan,” saran politisi PDIP tersebut.

Muslim menambahkan ada pun anggaran tunjangan perumahan wakil rakyat mengalami kenaikan, lantaran menyesuaikan kondisi perekonomian di daerah. Menurut dia, legislatif tidak bisa serta-merta menentukan kebijakan penganggaran tanpa dasar, ukuran manfaat serta pertimbangan lainnya.

“Itu kan sesuai dan sejalan dengan aturan yang ada, bukan mengada-ada,” tegas Muslim.

Sebelumnya, pemerhati politik anggaran pemerintah daerah, Nandang Suherman menganalisa dari kerangka APBD tersebut, Anggota DPRD dan birokrasi (Aparatur Sipil Negara) masih menikmati kenaikan penghasilan.

Kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 73 miliar, dinikmati para anggota legislatif dengan kenaikan untuk gaji dan tunjangan sekitar Rp 1,9 miliar.

“Berupa kenaikan tunjangan untuk perumahan anggota DPRD dengan kenaikan sekitar Rp 1,5 miliar. Tahun 2020 tunjangan perumahan itu sekitar Rp 6,4 miliar dan tahun ini naik menjadi sekitar Rp 7,9 miliar,” tuturnya kepada Radar, Minggu (31/1/2021).

Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat ini menganalisa, selain tunjangan yang naik. Birokrat pun politisi di DPRD, juga menaikan belanja perjalanan dinas. Tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dibandingkan tahun 2020.

“Tahun lalu perjalanan dinas dialokasikan Rp 26 miliar, tahun ini meningkat Rp 12,6 miliar menjadi Rp 38 miliar. DPRD masih tetap sebagai pengguna anggaran paling besar yakni Rp 8 miliar disusul Dinas Kesehatan Rp 6,2 miliar dan Setda Rp 5,8 miliar,” katanya memaparkan.

Nandang menyimpulkan dari data struktur APBD 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami banyak perubahan. Berubahnya unsur Pimpinan DPRD tidak berpengaruh terhadap politik anggaran dalam pengalokasian belanja daerah.

“Demikian juga, dengan ditahannya Budi, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap alokasi anggaran untuk birokrasi. Namun yang pasti bahwa anggaran masih tetap berpihak untuk kepentingan birokrasi dan politisi,” ujarnya menyimpulkan.

Menurut dia, APBD sebagai salah satu faktor pengungkit dalam mendongkrak IPM termasuk menurunkan angka kemiskinan dinilai kurang begitu efektif. Apabila melihat APBD masih di skenario untuk membiayai kegiatan yang ‘sudah biasa’, politisi dan birokrasi telah gagal menjadikan APBD sebagai instrumen untuk menyejahterkan warga.

“Di tengah kondisi yang ada, sangat ironis apabila menengok porsi APBD yang tidak diorientasikan dalam penanganan hal tersebut. di satu sisi kemiskinan naik, belanja-belanja bersifat publik berkurang, di sisi lain birokrat dan politisi penghasilannya tetap naik,” keluh dia.

Dia menjabarkan alokasi belanja untuk peningkatan publik yang dicerminkan dalam belanja modal terjadi penurunan sangat tajam. Belanja modal untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung, jalan, irigasi, mesin dan barang yang nilai kegunaannya lebih dari satu tahun.

“Bisa dibayangkan para pengusaha lokal atau kontraktor lokal akan menjerit karena lahan untuk menjalankan usahanya semakin menyempit. Kalau tahun lalu belanja bangun gedung, irigasi dan jalan sekitar Rp 350 miliaran, di tahun 2021 hanya dialokasikan Rp 105 miliaran saja,” katanya menjelaskan. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.