Dewan Minta Penertiban PKL di Kota Tasik Harus Menyeluruh, Termasuk di Daerah Ini..

55

INDIHIANG – Wakil Ketua DPRD Kota Tasik, Muslim, menilai salah kaprah jika Pemkot Tasikmalaya memiliki pandangan bahwa dewan tak bersinergi soal penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bahkan, tegas politisi PDIP ini, seharusnya Pemkot melakukan penataan PKL ini menyeluruh dan jangan pilih kasih.

“Memang jangan pilih kasih dan hanya yang di andesit saja. Coba yang di Cihideung juga harus ditertibkan. Jika tujuannya sama saja mengembalikan fungsi jalan,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, Kamis (15/8).

Terang dia, soal PKL dagang di andesit saat Rabuan dengan sistem buka tutup adalah sifatnya sementara. Karena dewan sebenarnya ingin menempatkan para PKL itu di Jalan Mayor Utarya.

“Karena kemarin saat audiensi kan Pemkot tak bisa memutuskan. Jadi ya sudah saja menyeluruh langsung penataannya agar tak ada kesan pilih kasih,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf. Bahkan, ia memberikan opsi supaya PKL yang rutin berjualan setiap Rabu untuk beroperasi di depan Gedung Dakwah. “Bisa di sana, sehingga andesit untuk jalur lalu lintas utama tidak terganggu,” ucapnya.

Orang nomor dua di Kota Tasikmalaya itu mengaku sepakat dengan wali kota untuk mulai mengembalikan fungsi jalur andesit sebagai lintasan kendaraan sebelum melangkah ke titik lain yang perlu segera ditata.

“Sebab ke depan HZ Mustofa benar-benar ditata kembali dan ini andesit adalah awalnya. Pedagang minta di lahan parkiran eks Setda untuk sekarang, memang tak muat menampung banyak,” kata Yusuf.

Yusuf pun menyayangkan dengan hasil audiensi, Selasa Lalu (14/8) di DPRD Kota Tasikmalaya. Alangkah baiknya, para wakil rakyat dapat bersinergi bersama pemkot.

Sebab, pada dasarnya kebijakan mengaktifkan kembali andesit sebagai lintasan kendaraan adalah salah satu upaya penataan kota.

“Meski mereka punya SK Menkumham, bukan berarti bisa begitu saja beroperasi di badan jalan. Tetap, kita pemerintah yang mengatur,” ucapnya.

“Menyesalkan terintervensi oleh audiensi. DPRD harusnya dapat berharmonisasi dengan baik, kebijakan ini kan tujuannya baik harusnya bisa sinergi, sejalan dan seirama,” jelasnya. (rez)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.