Dewan Minta Perizinan Jalan Lingtar Kota Tasik Dikebut

126
0

INDIHIANG – Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono menekankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya tidak berleha-leha dalam menempuh proses perizinan pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Meski, secara aturan dibolehkan pekerjaan berjalan dan izin masih ditempuh.

“Jangan leha-leha, izinnya segera dibereskan. Meski katanya Undang-Undang terbaru membolehkan pekerjaan tetap berjalan sementara izin masih diproses,” ujar Bagas kepada Radar, Jumat (6/11).

Apalagi, kata dia, penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) kedua yang mengcover keseluruhan trase, mulai dari Simpang Pos AU Lanud Wiriadinata ke Karang Resik dan dilanjutkan ke Indihiang sudah disusun sejak Tahun 2016.

“Menurut pengakuan dinas (PUPR), kan tinggal pembahasan amdalnya oleh Komisi Penilai Amdal. Beberapa kali kami tanyakan ke Kadis PUPR, kan alasannya itu, boleh pembangunan berjalan asalkan izinnya diproses,” kata dia.

Baca juga : Pasien Corona di Kota Tasik yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta

Politisi PAN tersebut menilai, secara prinsip yang disoal para mahasiswa dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), sebetulnya tidak terlihat ada persoalan.

Tetapi adanya dua dokumen amdal yang disusun pada Tahun 2008, tiga tahun setelahnya belum ada kegiatan apa pun.

“Kemudian kan ada perpanjangan trase, jadi tidak double kalau pengamatan kami,” analisisnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim MSi menyayangkan pengurusan administrasi perizinan proyek mercusuar itu cenderung lelet. Seharusnya, pembangunan yang digadang menjadi jalur penunjang adanya Tol Bandung-Tasikmalaya, digarap serius dengan mengindahkan kaidah aturan yang berlaku.

“Ya bagaimana tidak ironis, ketika masyarakat umum membuat bangunan harus izin lengkap, tertib. Bahkan sampai ada yang disegel, sementara pemerintah punya pekerjaan semacam itu, malah belum ada izinnya,” seloroh politisi PDIP tersebut.

Ia menyarankan perlu adanya evaluasi di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Sebab, tidak dipungkiri perjalanan proyek penghubung Kecamatan Cibeureum, Purbaratu dan Cipedes itu kerap menuai polemik.

“Harus dilihat lagi dalam menempatkan pejabatnya ya sesuai kompetensi. Supaya paham, apa duduk persoalan, apa tugas yang harus dikerjakan. Jadinya kegiatan pembangunan semakin minim persoalan,” saran Muslim.

Diberitakan sebelumnya, dari penelusuran Radar, jasa konsultasi dokumen Amdal Lingkar Utara tersebut digarap PT Sarana Perencana Jaya, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Pekerjaan konsultasi itu menghabiskan anggaran Rp 500 juta lebih bersumber dari APBD Tahun 2016.

Pada Januari Tahun 2017, berita acara kesepakatan dokumen Kerangka Acuan (KA) Amdal proyek itu baru terbit. Kemudian buku revisi KA Amdal baru diterima DPUPR di awal Tahun 2019.

Kasi Perencanaan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Indra Risdianto menjelaskan kala itu penyusunan Kerangka Acuan (KA) amdal Lingkar Utara memakan waktu satu tahun, dan dinasnya baru menerima dokumen tersebut di tahun 2017.

“Itu pun baru berita acara kesepakatan, buku hasil revisi KA amdalnya, baru kami terima kemarin-kemarin malah,” tuturnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.