Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Dewan Minta Standar Harga Bahan Bangunan Program Rutilahu Dikaji Ulang

200
0

BANJAR – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Mujamil berharap ke depan koordinasi dan pengawasan dalam program rumah tidak layak huni (rutilahu) lebih ditingkatkan. Hal tersebut untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan anggaran.

“Rutilahu itu kan ajuan masyarakat, kemudian ditampung oleh dinas dan diusulkan untuk bantuan dari anggaran kota dan anggaran provinsi. Nah, ke depan supaya tidak lagi terjadi penyimpangan dari sisi anggaran, sebaiknya koordinasi antar forum organisasi daerah harus lebih ditingkatkan lagi,” kata Mujamil Senin (15/7).

Mujamil juga meminta ke depan dinas terkait mengkaji dan mengevaluasi standar harga bahan bangunan serta standar harga upah pekerja program rutilahu tersebut. Menurut dia, itu penting untuk menghindari kecurangan atau mark up ketika pembangunan rutilahu.

“Dinas harus verifikasi standar harga dan upah. Kemungkinan untuk terjadi mark up terdeteksi sejak awal,” kata dia.

Sementara itu, Mujamil mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Banjar yang tengah mengusut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran rutilahu tahun 2016 di tiga wilayah.

Ia berharap eksekutif ke depan lebih memaksimalkan peran pengawasan dibantu oleh aparat penegak hukum (APH) saat program rutilahu berjalan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Banjar tengah mendalami dugaan kasus penyelewengan anggaran pada program rutilahu tahun 2016 di tiga wilayah. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.