Dewan: Pemkot Tasik Harus Ada Sumbangsih kepada Warga Miskin

76
0
PAPARAN. Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman memberikan pemaparan capaian kinerja Pemkot selama dua tahun terakhir di Aula Bale Kota Tasikmalaya Selasa (18/2). Firgiawan / Radar Tasikmalaya
Loading...

TAWANG – Masyarakat miskin yang menjadi tanggungjawab pemerintah tidak mengacu pada kuota penerima bantuan sosial. Pasalnya hal itu berlaku untuk semua masyarakat yang kurang mampu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan 20 ribu KK yang belum dapat tetap menjadi kewajiban pemerintah. Tidak mungkin mereka harus menunggu penambahan kuota atau graduasi yang waktunya tidak pasti. “Mereka tetap tanggungjawab pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Takut Diperiksa Laporan Keuangan, Kades Neglasari Tasik & Kakanya Bakar Kantor Desa

Dalam membantu masyarakat miskin, tidak boleh mengandalkan bantuan dari pusat saja. Pemerintah daerah pun harus punya sumbangsih guna membantu mereka. “Kalau kesehatan kan ada Jamkeskinda, nah untuk kebutuhan dasar sehari-hari pun harus ada programnya,” ungkapnya.

Jika mengandalkan dari kas daerah, memang akan sulit tapi banyak perusahaan yang punya kewajiban CSR juga Badan Amil Zakan Nasional (Bazda). Potensi-potensi itu harus terkelola dengan baik supaya tidak ada duplikasi bantuan. “Arahkan bantuannya ke masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan PKH atau BPNT,” ujarnya.

Komisi IV menyarankan supaya Dinas Sosial punya pemetaan untuk menentukan masyarakat yang miskin absolut. Yakni mereka yang sudah bisa diberdayakan untuk mencari nafkah seperti halnya anak yatim piatu dan warga jompo. “Di sini kuncinya adalah pendataan yang optimal, supaya mendapatkan data yang valid,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Junaedi Shakan menyebutkan bahwa pemerintah harus serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bukan hanya bantuan langsung kepada warga miskin tapi juga menyelamatkan mereka dari jurang kemiskinan.
“Bantu masyarakat yang miskin untuk menjadi mampu secara ekonomi, bukan hanya sekadar memberi bantuan kebutuhan dasar,” terangnya.

Loading...

Kata dia, Wali Kota selalu menyuarakan program Wirausaha Baru (WUB) di berbagai kegiatan, namun sejauh ini dia belum melihat hasil dari program tersebut. “Bahkan saya banyak menemukan di lapangan banyak warga yang ingin usaha tapi tidak punya modal,” terangnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat Pemkot harus melakukan evaluasi terkait program WUB itu. Menurutnya, perekrutan WUV harus disesuaikan dengan data keluarga atau warga miskin di Dinas Sosial. “Karena sudah jelas mereka harus di angkat perekonomiannya,” ujarnya.

Bantuan sosial dari pemerintah belum bisa mengakomodir seluruh warga kurang mampu di Kota Tasikmalaya. Sampai saat ini masih ada sekitar 20 ribu warga kurang mampu yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi, sebelumnya, menyebutkan warga Kota Tasikmalaya tidak mampu ada sekitar 70 ribu. Pihaknya selalu mengajukan bantuan untuk bisa mengakomodir seluruhnya untuk bantuan sosial. “Tapi tahun 2019 itu yang dapat hanya 47 ribu saja,” ungkapnya kepada Radar, Senin (17/2).

Tahun ini, kata H Nana, pihaknya juga mengajukan penambahan untuk bantuan warga kurang mampu. Patut disyukuri, 2020 ada penambahan kuota bantuan untuk Kota tasikmalaya sekitar 2 ribu. “Tahun ini jadi 49 ribuan. Memang masih jauh untuk mencapai keseluruhan karena masih kurang 20 ribu lebih,” ujarnya.

Soal kuota penerima bantuan, kata dia, Pemkot hanya mengusulkan, karena kebijakannya ada di pemerintah pusat. Diharapkannya ke depan kuota bantuan warga miskin di Kota Tasikmalaya bisa bertambah. “Kalau kami sih ingin semuanya kebagian,” tuturnya.

Di sisi lain, melalui kuota bantuan yang tersedia pihaknya mendorong supaya penerima bantuan punya perubahan hidup. Mereka didorong untuk bisa hidup mandiri sehingga tidak lagi perlu bantuan melalui proses graduasi. “Supaya bisa dialihkan ke warga lain yang tidak kebagian,” ujarnya.

Baca juga : 20 Ribu KK Miskin Kota Tasik tak Dapat Bantuan

Namun demikian, jumlah graduasi setiap tahunnya tidaklah banyak yakni di angka sekitar 20 keluarga, sehingga penambahan kuota bantuan tetap diperlukan mengingat masih banyak yang warga kurang mampu yang tidak kebagian. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.