Dewan Segera Panggil Eksekutif untuk Membahas Finalisasi Raperda Parkir

37
0
PEMBAHASAN PERDA. Juru parkir di Letjen Suwarto mengatur parkir beberapa waktu lalu. Pansus Parkir berencana mengundang dinas terkait untuk kembali membahas soal Raperda Parkir. (cecep herdi/radartasikmalaya.com)

BANJAR – Pengelolan retribusi parkir tetap dikelola Dinas Perhubungan. Sebelumnya, Dishub mengusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perparkiran yang tengah dibahas di DPRD agar pengelolaan retribusi parkir ditangani Badan Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjar.

Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kota Banjar Heri Sapari mengaku bukan tidak siap menangani pengelolaan retribusi parkir. Namun, pihaknya belum siap karena alasan sumber daya manusia, terlebih statusnya masih bidang.

“Untuk pengelolaan retribusi parkir sendiri kami belum siap dan memang sejak pembahasan usulannya juga saya belum terlibat dalam pembahasan, baik di pansus DPRD atau di Dishub,” kata Heri Minggu (24/3).

Menurut Heri, perlu pembahasan yang teliti, karena untuk status bidang, kemudian diberi tanggung jawab mengelola retribusi parkir, pihaknya masih raba-raba. Bila dipaksakan, dikhawatirkan PAD Parkir malah tidak terserap maksimal.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kota Banjar Nurjanah mengatakan dengan kondisi saat ini, usulan Dishub soal pengelolaan retribusi parkir oleh Bidang Pendapatan, akhirnya tidak disetujui.

“Pengelolaan tetap ditangani Dishub. Memang pembahasan tentang pengelolaan ini yang membuat pengesahan Raperda tertunda. Tapi kita berharap setelah ini disepakati bersama, Raperda segera disahkan di dewan,” katanya.

Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Banjar Anwar Karim mengaku belum menerima laporan tentang konsolidasi Dishub, Pendapatan dan Bagian Hukum soal penanganan retribusi. Ia mengaku secepatnya akan mengundang mereka untuk rapat kerja.

“Justru malah saya tidak tahu. Karena setahu pansus, pengelolaan itu akan dilakukan oleh pendapatan. Tapi untuk memperlancar pengesahan raperda, secepatnya akan kita lakukan rapat kerja dengan mengundang pihak terkait membahas finalisasinya,” kata Anwar.

Seperti diketahui, Raperda Parkir diusulkan oleh Dishub ke Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Banjar tahun 2018. Raperda itu juga menjadi salah satu target untuk ditetapkan tahun lalu, namun gagal.

“Kita berharap secepatnya tahun ini raperda segera disahkan karena Kota Banjar sudah harus memiliki dasar hukum berupa perda untuk penanganan parkir. Banyak persoalan yang harus diselesaikan melalui perda, termasuk jalur nasional dan provinsi yang digunakan untuk area parkir serta aturan parkir khusus atau off the road,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Supratman. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.