Dewan Segera Undang Pihak Bank, Soal Deposito Harus Diperjelas Maksud dan Tujuannya

48
0

SINGAPARNA – Menindaklanjuti penyimpanan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dalam bentuk deposito di salah satu bank nasional, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan mengundang pihak bank.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Arseha mengatakan, jumlah rekening kas daerah yang tersimpan dalam bentuk deposito bank nilainya sangat besar. Maka dari itu, pihaknya akan segera mengundang pihak bank membicarakan soal rekening kas daerah dalam bentuk deposito. Sehingga tidak muncul berbagai anggapan adanya indikasi pengendapan anggaran oleh pemerintah daerah.

“Kalau ceritanya pemerintah ini telah mendepositokan sebagian dari APBD tersebut dengan sasaran meraup jasa, maka ini perlu dikaji dasar hukumnya. Inilah alasan kita di Komisi I mengagendakan pertemuan dengan BJB,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD, Kamis (19/12).

Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman menjelaskan, soal kas daerah dalam bentuk deposito dengan mendapatkan bunga bagi pendapatan daerah, itu bisa dan tidak menjadi masalah.

“Hal itu karena mekanisme keuangan daerah atau dana transfer dari pusat seperti untuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan secara bertahap dan diserap secara bertahap,” ungkap dia.

Menurut Nandang, agar dana tersebut aman dan bisa bermanfaat maka biasanya dibuat dalam skema deposito atau jasa bunga yang sifatnya harian atau bulanan. Tetapi dana tersebut bisa diserap kapan saja oleh pemerintah.

Loading...

Pendapatan daerah di pos lain-lain sebagai pendapatan asli daerah yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Nandang mencontohkan, pada tahun 2018 ada jasa bunga deposito yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 9.518.157.748. Artinya, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mendepositokan anggaran.

“Jika hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan kebenaran isu tentang deposito tahun 2019 dengan angka mencapai Rp 250 miliar atau kurang dari itu ke pihak bank, maka hal ini dipandang sangat ganjil. Pertanyaan saya sangat sederhana, mengapa DPRD tidak mengetahuinya,” ungkap Nandang.

Apabila isu terkait deposito Rp 250 miliar itu benar adanya, tambah dia, maka dengan asumsi bunga sekitar 7 hingga 8 persen per tahun, semestinya nanti bakal muncul di laporan keuangan Pemkab Tasikmalaya.

“Di situ ada pendapatan atau penerimaan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 17 hingga Rp 20 miliar. Setelah dicek di dokumen APBD Perubahan 2019 Kabupaten Tasikmalaya, tidak ditemukan rencana pendapatan jasa giro,” tambah dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.