Dewan Tagih Progres Penuntasan Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasik

59
0
H Wahid Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya

CIBEUREUM – DPRD Kota Tasikmalaya menagih progres penuntasan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lingtar).

Sebab, berdasarkan hasil pertemuan terakhir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), legislatif sudah merekomendasikan segera menuntaskan administrasi tersebut.

“Pada pertemuan terakhir, bukannya kami sudah lelah dengan persoalan yang ada di proyek tersebut. tetapi, kita ingin itu dituntaskan. Waktu dekat ini akan kami tagih progres yang sudah direkomendasikan dari pertemuan terakhir,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid, saat ditemui di Sajiwa Coffee Jalan KH Khoer Affandi Kecamatan Cibeureum, Selasa (10/11).

Ia menceritakan dari keterangan DPUPR, dokumen amdal yang disusun sejak Tahun 2016 sudah final. Hanya saja terkendala pada tahapan pembahasan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Barat.

“Nah waktu itu kenapa belum tuntas alasannya kan tidak kunjung ada jawaban atau kejelasan dari komisi amdal. Sekarang kan, sudah ada di Kota Tasikmalaya. Harusnya bisa diproses lebih cepat,” kata Wahid.

Baca juga : Ada Kluster Keluarga Hampir di Semua Kelurahan, Kota Tasik Terancam Zona Merah Covid-19

Sejauh ini, kata dia, DPRD tak absen mewanti-wanti Pemkot dalam pelaksanaan proyek mercusuar tersebut. Kendati di awal pelaksanaan sempat menuai polemik dan kontroversi, ia menilai proyek yang akan menghubungkan tiga kecamatan di wilayah Kota Resik itu, sangat strategis dan harus dikawal bersama.

“Bagaimana tidak, nantinya kan kita ketahui ini sebagai penunjang akses tol. Ketika ini terhambat atau terkendala, arus lalu lintas dari exit tol akan masuk ke pusat kota dulu,” keluhnya.

Ia mengulas bagaimana komisi III serius mengawal progres lingar utara, salah satunya merekomendasikan dalam LKPJ Wali Kota Tahun 2019, supaya lanjutan pembangunan dihentikan sementara sebelum persoalan-persoalan dituntaskan.

“Maka dari itu, kami selalu meng­ingatkan dan memberi atensi serius terhadap program pem­bangunan ini. Tinggal bagaimana eksekutifnya dalam melaksanakan harus memastikan semua administrasi perizinan bisa berjalan dengan baik, ketika pelaksanaan fisiknya terus dilaksanakan,” sambung politisi PKB itu.

Sebelumnya, Ketua Kawalu Institute Miftah Hurrizqi menyarankan DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam mengawal proyek miliaran tersebut. Sebab, tidak dipungkiri sejumlah persoalan yang mengiringi pembangunan Lingtar, tidak luput dari kelalaian DPRD dalam mengawasi kebijakan tersebut.

“Makanya sampai banyak masalah begini, sejak awal berarti tidak matang dalam perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaanya. Itu, tidak lepas juga dari tidak optimalnya DPRD mengawal,” papar Miftah.

Dia menambahkan seharusnya ada niatan serius Pemkot dalam menuntaskan proyek mercusuar itu. Setelah adanya salah satu tahapan kegiatan, yakni belanja lahan untuk pembangunan Lingtar berakhir di meja hijau.

“Kan sampai urusan pidana ya. Kenapa tidak dijadikan pelajaran untuk memperbaikinya. Syarat perizinan saja belum tuntas, bagaimana kalau bicara Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya,” singgung Miftah. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.