Dewan Tak Dapat Dana Aspirasi

57
0

TAROGONG KIDUL – Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut menyebut dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Garut Periode 2019-2024 tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Garut 2020. Artinya, tahun depan anggota dewan tidak bisa merealisasikan ajuan masyarakat yang telah diserap dari reses.

“Saya minta maaf kepada masyarakat, tahun 2020 kami tidak bisa melakukan pembangunan dari aspirasi masyarakat. Kami tidak dapat anggarannya juga,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Garut Dadang Sudrajat kepada wartawan di ruang kerjanya Jumat (29/11).

Tidak dimasukannya anggaran, kata Dadang, karena pada ketua dewan pada periode 2014-2019 tidak memasukan anggaran pokir pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Oleh ketua dewan anggaran untuk pokir tidak dimasukan di KUA-PPAS,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Anggaran yang saat ini tersedia, kata dia, hanya ada pada anggaran belanja langsung di masing-masing dinas Pemkab Garut. “Sekarang ini anggaran belanja langsung oleh masing-masing dinas,” katanya. Ia menambahkan Badan Kehormatan DPRD Garut akan mengawasi setiap rapat paripurna untuk mengetahui perkembangan anggaran pokir untuk melihat dimasukan atau tidaknya pada APBD 2020.

Sementara itu, ketika hendak diminta konfirmasi melalui sambungan telepon terkait hal itu, tidak ada jawaban dari Ketua Dewan Periode 2014-2019 Ade Ginanjar. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.