Dewan tak Tegas Soal Status Wali Kota Tasik yang Jadi Tersangka oleh KPK

224
0

INDIHIANG – Massa Transparansi Institute (TI) Tasikmalaya mendesak seluruh fraksi di DPRD Kota Tasik untuk bersikap tegas terkait penetapan Wali Kota Budi Budiman menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan ini diaplikasikan dengan aksi teatrikal di halaman Gedung DPRD, Jumat (19/7).

Seperti kita ketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 Kota Tasikmalaya beberapa bulan lalu.

Namun, Budi tetap menunaikan tugasnya menjadi kepala daerah dan belum ditahan.

Koordinator TI Tasikmalaya, Jamaludin mengatakan, Budi tak harus mundur dari jabatannya walaupun telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

“Asalkan status itu tidak menghalangi jabatannya ketika menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah,” ujat dia kepada radartasikmalaya.com.

Namun, terang dia, di sisi lain secara etika apa yang dilakukan Budi dengan tetap mempertahankan jabatannya dan tak memilih mundur walaupun telah ditetapkan tersangka sangat tidak baik.

“Tak baiknya dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Artinya akan jadi isu luar biasa soal ini,” terangnya.

Dia menambahkan, secara perspektif hukum apa yang dilakukan Budi ini sah-sah saja, tapi manfaat dan madaratnya harus dipertimbangkan.

“Kita mendukung DPRD untuk bersikap secara bersama-sama. Kami mengharapkan sesuatu yang bisa membanggakan bagi masyarakat,” tambahnya.

“Analisa kami, beberapa pimpinan daerah seperti di Lombok ketika Bupatinya jadi tersangka dia mundur dari jabatannya atas sikap DPRD. Kemudian alasannya kenapa kita ke DPRD, sebab ini bagian dari komponen masyarakat. Tak menutup kemungkinan koalisi bisa mempertahankan kepemimpinannya,” sambungnya.

Tetapi, jelas dia, dari sisi etika memang tak baik. Apalagi adanya dugaan perilaku koruptif. Maka, Budi harus berpikir demi menjaga stabilitas roda pemerintah.

“Bagi birokrasi apa yang dilakukan Budi (mempertahankan jabatannya, Red) jadi beban. Secara psikologis ini jadi preseden buruk bagi Pemkot,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin menandaskan, perilaku tentunya ada yang bersikap atraktif maupun biasa saja.

“Narasi yang disampaikan beberapa fraksi saya kira didengar semua yaitu menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum disamping itu fraksi hanya bisa prihatin saja melihat kejadian ini,” tandasnya.

Dalam audiensi tersebut, hampir perwakilan seluruh fraksi di DPRD turut hadir dan menyatakan sikapnya kecuali Fraksi PDI-Perjuangan yang tak tampak perwakilannya. (rez)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.