Dewan Usulkan Insentif RT/RW & Honorer di Kota Tasik Naik

171
0
Loading...

INDIHIANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani MM mengusulkan kenaikan insentif bagi RT/RW dan guru honorer di tahun 2021.

Kemudian target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun harus naik 10 persen di tahun tersebut. Hal itu diungkapkan usai menghadiri rapat di ruang rapat paripurna Kamis (22/10).

Baca juga : Wali Kota Tasik Ditahan KPK, Warga dan Tokoh Ikut Prihatin

Ia mengusulkan tiga tema besar tersebut supaya dibahas dalam rapat banggar. “Saya usulkan kenaikan honor RT/RW naik 100 persen serta usulan kenaikan insentif untuk guru honorer SD, SMP, MI serta MTS 350 persen,” ucapnya saat menghubungi Radar, Jumat (23/10).

Menurutnya, gagasan tersebut harus dibahas, karena selama satu tahun ia menjabat di DPRD dan tiga kali reses menyerap aspirasi masyarakat. Isu tersebut kerap muncul. “Saya duduk di Komisi II dan anggota Banggar, selalu menghitung kemampuan anggaran terus berupaya mencari sumber dana,” tuturnya.

Politisi Gerindra itu menceritakan honor per bulan RT selama ini Rp 100.000 dan RW Rp 125.000 per bulan. Ia menyurvei 30 kota dan kabupeten secara random, ternyata honor RT/RW Kota Tasikmalaya sangat rendah.

Menempati urutan ke-29 setelah Kabupaten Magetan Jawa Timur dan honor tertinggi di DKI Jakarta senilai Rp 2 juta rupiah per bulan. “Kota Tasik jumlah RT ada 3.482 dan RW 835, kalau honor naik 100 persen maka dibutuhkan penambahan anggaran Rp 5,431 miliar,” analisanya.

Loading...

Sementara untuk guru honorer SD, SMP, MI, MTS, lanjut Murjani, ada 2.700 orang. Apabila dikurangi dengan jumlah guru honorer yang sudah mendapat fasilitas dari pemerintah, masih ada yang hanya mendapatkan honor Rp 200 sapai Rp 300 ribu per bulan.

“Misalnya sebanyak 1.462. Kalau dinaikan 350 persen atau 700 ribu per bulan, maka dibutuhkan penambahan anggaran Rp 8,772 miliar. Sehingga untuk dua hal ini diperlukan anggaran total Rp 14,203 miliar per tahun. Itu hitungan saya saat rapat kemarin yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota banggar dan TAPD serta seluruh dinas penghasil pendapatan,” papar Murjani.

Dia memetakan sejumlah cara untuk menutup anggaran kebutuhan yang mencapai Rp 14,203 miliar itu. Mulai dari efisiensi anggaran belanja dan perampingan struktur organisasi atau dinas yang memang perlu dilakukan perampingan atau merger.

“Juga bisa dari peningkatan PAD yang saya melihat sangat besar potensinya naik 10 persen dari target yang ditetapkan dalam KUA-PPAS saat ini hanya Rp 301 miliar saja,” kata dia.

Ia juga membelejeti anggaran pendapatan daerah, bahwa setelah dipotong pendapatan dana transitoris RSUD dr Soekardjo tersisa total Rp 151 miliar saja. “Jadi, kalau PAD ini naik 10 persen, maka ketemu angka Rp 15 miliar. Nah, angka ini untuk menutup kenaikan honor tadi,” ungkap Murjani.

Menurutnya ada potensi yang bisa digali dari tiga dinas dalam mengkatrol realisasi PAD, yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.

Baca juga : Usai Jumatan, 10 Pasangan Mesum Digerebek di Sejumlah Hotel di Mangkubumi Kota Tasik

Pada rapat itu, sudah ditetapkan bahwa dirinya masuk dalam tim pencari PAD yang akan membahas secara intensif dengan tiga instansi penghasil tersebut.

“Sudah diputuskan bahwa Senin 28 Agustus lalu saya sebagai tim pencari PAD akan membahas dengan tiga dinas tersebut. Kita harap ketiganya bisa berkomitmen untuk kolaboratif dan support memaksimalkan potensi yang kita petakan,” harapnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.