Beranda Nasional Dhimam Abror Raih Yudisium Doktor

Dhimam Abror Raih Yudisium Doktor

65
BERBAGI
MEMUASKAN. Dhimam Abror, staf khusus Ketua MPR RI, berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang doktor Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, kemarin (2/4).

Mempresentasikan Disertasi dengan Cara Ditalar

Dhimam Abror, staf khusus Ketua MPR RI, berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang doktor Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, kemarin (2/4). Tak pelak, mantan Pemred Jawa Pos ini, mendapatkan nilai yudisium atau sangat memuaskan dari tim penguji.

Di hadapan para penguji, Dhimam mempresentasikan disertasinya berjudul ”Praktik konglomerasi Jawa Pos Group dan Kompas Gramedia dalam Perspektif Ekonomi-Politik Media”. Bahkan, tim penguji eksternal Dahlan Iskan sangat memuji karya pemikiran mantan anak didiknya tersebut.

Begitu pula tim penguji lainnya yakni Dr Dadang Rahmat Hidayat (Ketua), Dr Atwar Bajari (Sekretaris), Prof Deddy Mulyana (Ketua Tim Promotor), Dr Henry Subiakto juga Prof Mahfud (Refresentasi Guru Besar), sangat puas dengan jawaban-jawaban Dhimam saat menjawab pertanyaan dari tim penguji.

”Baru kali ini, mahasiswa doktoral mempresentasikan disertasinya dengan cara ditalar. Ini luar biasa,” puji Dr Atwar menanggapi presentasi Dhimam, kemarin (2/4).

Dalam paparan disertasinya, Dhimam menyebut, studi ini melihat bagaimana kedua organisasi itu berkembang menjadi konglomerasi media yang mempunyai kepentingan bisnis yang luas di luar media. ”Penelitian ini memakai pendekatan konstruktivitas dengan perspektif kritis,” tuturnya.

Dengan mengacu pada teori ekonomi politik komunikasi, Vincent Mosco (1991), penelitian ini, terang Dhimam, melihat praktik konglomerasi kedua organisasi ini melalui perspektif komodifikasi (menjadikan berita sebagai komoditi sebagaimana produk lain dan mempertikarkannya kepada pelanggan dan pemasang iklan untuk memperoleh keuntungan, Red).

Spasialisasi (pengembangan konglomerasi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kendala ruang dan waktu), serta strukturasi (permainan kekuasaan antara pemilik media dengan pemegang kekuasaan untuk sama-sama memperoleh keuntungan satu dari yang lainnya).

”Dengan memakai perspektif kritis, penelitian ini menemukan bahwa dengan melakukan komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi, kedua organisasi ini telah melakukan eksploitasi terhadap pekerja media, marjinalisasi terhadap pelaku media, dominasi dalam pasar media, serta hegemoni terhadap pekerja media,” bebernya.

Dalam disertasinya, Dhimam memang mengulas betul antara Jawa Pos dan Kompas. Menurut dia, keduanya masuk dalam The League of Thirteen sebagai pemain utama bisnis media di Indonesia (Lim 2004, Red).

Jawa Pos dan Kompas, kata dia, miliki kesamaan yaitu dibesarkan oleh dua tokoh besar dunia jurnalistik. Dia menegaskan, Jawa Pos dibesarkan Dahlan Iskan dengan sikap praktis dan pragmatis. Sementara Kompas dibesarkan Jacob Oetama yang cenderung lebih formal dan mengedepankan idealisme. ”Kedua grup ini memiliki wilayah kekuatan masing-masing. Kompas Grup dengan wilayah ibukota, sedangkan Jawa Pos Group menguasi daerah-daerah (mikro),” tandasnya.

Dari dua perbedaan yang disebutkan di muka, kata dia, juga berdampak pada sudut pandang (angle) berita yang ditampilkan. Sebagai sosok yang pernah ikut membesarkan, Jawa Pos bagi dia, selalu dibuat beda oleh sang kreator: Dahlan Iskan. ”Kompas memberitakan peristiwa, sedangkan Jawa Pos menceritakan peristiwa,” ungkapnya sambil menambahkan, jurnalistik terapan yang dijalani Dahlan Iskan tersebut merupakan jurnalisme tutur yang dibawa dari Tempo.

Sementara itu, Dhimam mengaku, bahagia dengan kelulusannya itu. Sebab, dengan kesibukan yang ada, para dosen dan pembimbing bisa berkoordinasi dengan baik. ”Tidak hanya itu, pihak-pihak terkait seperti kawan-kawan di Jawa Pos juga sangat membantu penyelesaian desertasi ini. Terima kasih juga untuk keluarga dan sejawat yang menyempatkan hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, jelang menjadi penguji sidang, Dahlan Iskan pun menyempatkan diri untuk mengisi kuliah umum untuk mahasiswa pasca sarjana.

Dahlan memaparkan pesatnya perkembangan digital, nyatanya tidak lantas mematikan media cetak. Buktinya hingga saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap media cetak masih cukup tinggi. Terlebih di era simpang siurnya informasi di media sosial.

”Jauh sebelum internet ada, koran akan mati setelah muncul radio. Nyatanya tidak. Bahkan lagi-lagi, tidak hanya koran, tapi radio juga diprediksi bakal mati dengan kemunculan televisi. Tapi nyatanya, sampai saat ini radio masih ada. Begitu juga saat internet baru-baru muncul, media cetak, radio bahkan televisi bahkan akan mati. Tapi lagi-lagi, semuanya hidup,” urai mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kuliah umum Tantangan Media di Era Tranformasi Digital, Senin (2/4).

Namun demikian, tidak berarti media cetak tidak memiliki tantangan di era digital ini. Sebab, makin maju, media cetak harus bisa tampil kreatif. Begitu pula dengan penyajian beritanya.

”Untuk itu, media cetak atau koran harus memberikan yang beda dengan berita online. Yakni, koran harus mengutamakan penulisan yang enak dibaca serta memberikan ruang bagi otak untuk berkontemplasi dan memberikan imajinasi bagi pembacanya,” jelas Dahlan.

Justru menurut Dahlan, perkembangan digital sangat berpengaruh pada bidang lainnya. Dia menceritakan, beberapa waktu lalu, dirinya ke Tiongkok untuk keperluan berobat. Di sebuah rumah makan, sebagian besar pembayaran dilakukan melalui handphone. ”Bahkan hampir 90 persen transaksi menggunakan handphone (digital, Red),” tuturnya.

Bahkan, jika pun konsumen hendak meminta kwitansi, maka yang dikasihkan berbentuk barcode yang dikirim melalui handphone.

Sementara itu, menjawab salah satu pertanyaan peserta kuliah umum, terkait kode etik jurnalistik, Dahlan menyebut, merupakan perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab, kata dia, kode etik jurnalistik merupakan pegangan wartawan agar tidak melenceng dalam proses jurnalistik.

Diakui Dahlan, munculnya koran kuning tidak terlepas dari pengabaikan kode etik jurnalistik. Namun persoalannya, melanggar kode etik itu sendiri, tidak bisa ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebab itu, agar wartawan tetap berpegang pada kode etik, maka hal itu harus dimasukkan dalam aturan perusahaan.

”Dulu, hal itu saya sudah sampaikan itu kepada Dewan Pers. Sehingga, wartawan yang melabrak kode etik jurnalistik sama dengan melanggar aturan perusahaan. Sehingga bisa ditindak secara aturan perusahaan,” tegasnya. (kos/rie/jpg)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.