Di Kota Tasik, 48% NIK dari 2.800 Penerima Bantuan Pemprov tak Sesuai dengan Petugas Distribusi

243
0
MENJELASKAN. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi menjelaskan kondisi distribusi bantuan dari Pemprov Jawa Barat dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Selasa (28/4). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Sebanyak 48 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 2.800 penerima bantuan awal dari Pemprov Jabar berbeda dengan data petugas pendistribusian bantuan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi.

Baca juga : Alumni UBK Tasik Jadi Relawan Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta

Dinas Sosial, kata Nana, sudah berkoordinasi dengan instansi terkait supaya perbedaan satu digit pada NIK penerima bantuan dari Pemprov Jabar itu tidak sampai membatalkan seseorang menerima bantuan tersebut, karena ketika orang memiliki alamat dan data lainnya sudah sama, itu bisa dipastikan bahwa orang tersebut merupakan sasaran bantuan yang dimaksud.

“Tadi (kemarin) sudah disepakati, ketika nama sama, alamat sama, NIK beda ya diberikan saja. Setelah adanya surat dari Pemprov Jawa Barat berkenaan hal tersebut.

Rata-rata salah pada NIK sehingga bantuan di-return,” kata Nana usai menghadiri rapat evaluasi distribusi bantuan tahap pertama di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (28/4).

Ke depan, Nana menjamin kejadian serupa tidak terulang. Terlebih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan pembaharuan NIK tersebut.

Para penerima yang belum mendapat bantuan lantaran kekeliruan data tersebut, kata Nana, Rabu (29/4) dapat menerima bantuan tersebut dari Kantor Pos Tasikmalaya.

“Adanya persoalan kaitan bantuan, karena memang keterburu-buruan. Data yang ada 175.000 penerima, yang keluar (didistribusikan, Red) baru 2.800 saja. Seharusnya ditahan dulu saja,” kata Nana menceritakan.

Selain perbedaan pada NIK, beberapa persoalan juga muncul. Seperti warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Pada prinsipnya, kata dia, memang keluarga tersebut berhak mendapatkan dan bisa diambil oleh ahli warisnya. “Kami sudah menyampaikan tidak usah terburu-buru, kalau yang turun baru segitu (2.800 paket bantuan, Red). Seharusnya cleansing data dulu dengan Dinsos,” tuturnya.

“Siapa yang terburu-buru, wallahu alam. Saya saja tidak hadir saat pendistribusian pekan lalu. Kami saat ini tengah fokus bergelut menentukan validasi data Non-DTKS,” sambung pria yang juga Ketua PMI Kota Tasikmalaya tersebut.

Nana menjelaskan bantuan sosial yang bakal diterima masyarakat terdampak di Kota Resik mencapai 175.000 keluarga.

Sebanyak 51.828 diantaranya dari alokasi bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), 35.000 dari Provinsi Jawa Barat serta 17.590 keluarga dari Pemkot. Ditambah bantuan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 71.929.

“Untuk bantuan yang bersumber dari APBD Kota Tasik, wait and see. Ketika seluruh bantuan klir semua terdistribusi, itu segera direalisasikan. Ini sudah didorong dan disiapkan Pemkot dan DPRD,” kata dia.

Selain itu, lanjut Nana, pihaknya memprediksi jumlah warga miskin baru mencapai 71.929 keluarga atau sekitar 274.000 orang.

Baca juga : Nandang: Pansus Berhasil Bongkar Belanja yang Janggal & Tak Rasional di Pemkab Tasik

Jumlah tersebut nyaris mencapai sepertiga jumlah penduduk Kota Resik. “Jadi misbar (miskin baru, Red) itu dia sejahtera tetapi rawan kemiskinan. Dampak dari Covid-19 ini, prediksi kami hampir sepertiga penduduk kota,” ucap Nana.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Tasikmalaya H Agus Jamaludin mengatakan sesuai arahan Dinsos Provinsi Jawa Barat, berkenaan pencairan bantuan sosial bahwa penerima yang NIK-nya belum lengkap dapat dicairkan dengan syarat nama dan alamatnya lengkap serta KTP yang bersangkutan difoto. “Termasuk untuk penerima bantuan yang meninggal dunia dapat disalurkan kepada ahli waris yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK, Red),” kata Agus. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.