Di Kota Tasik Investasi Tower Seluler Sulit

35

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

RE MARTADINATA – Maraknya pembangunan tower provider yang berbuntut persoalan, mendorong salah satu perusahaan di bidang jasa menara selular angkat bicara. Mengingat, tak jarang persoalan pendiriannya sering bermasalah.

Perwakilan PT Gametraco Tunggal, Setiantoro menjelaskan sejatinya tower provider saat ini tak lagi eksklusif. Mengingat, pihak provider secara aturan tidak diperkenankan memiliki menara selular. Sehingga harus dikelola perusahaan khusus yang membidangi penyediaan jasa tower provider.

Hal itu sesuai Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama.

“Memang masyarakat masih beranggapan bahwa adanya tower provider itu diekspektasikan banyak keuntungan. Padahal, keuntungan itu diraup pihak provider sendiri. Sementara kami hanya menyewakan saja. Seperti kos-kosan ibaratnya,” tutur Setiantoro saat ditemui di Jalan RE Martadinata, Rabu (7/11).

Akibatnya, kata dia, tak jarang pihak tertentu mencoba mencari azas manfaat. Sehingga, warga di radius jatuhan tower yang semula sepakat saat perusahaan penyedia jasa melakukan sosialisasi, berbalik menolak. Salah satunya titik tower provider yang baru pertama kali didirikan di Kota Tasikmalaya, sampai sekitar satu tahun proses perizinan menuai kegaduhan warga sekitar hingga akhirnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit.

“Pengalaman kami, di beberapa daerah hanya 1 sampai 3 bulan semua perizinan selesai. Warga menerima, cuma di sini saya mengalami proses izin hampir satu tahun,” keluhnya.

Bahkan, kata dia, terakhir mendirikan menara provider di Kabupaten Ciamis tidak berlangsung lama. Hanya hitungan minggu izin telah terbit dan masyarakat menerima keberadaan menara tersebut di sekitar lingkungannya. “Sebab, mereka memahami adanya tower itu selain mendorong kelancaran komunikasi, adanya CCTV di setiap menara, turut memantau keamanan lingkungan warga,” jelasnya.

Dia pun menekankan, pihak yang tidak dalam radius tower tidak reaktif bahkan memprovokasi. Mengingat, ketika warga yang semula sudah memberi persetujuan, berbalik menolak dengan alasan radiasi, petir dan lain sebagainya. “Padahal, kami penyedia juga bertanggungjawab ketika ada hal-hal di luar kendali sebab semua diasuransikan. Tapi itu pun jarang terjadi, warga kerap terprovokasi,” ungkap pria yang akrab disapa Toro.

Dia berharap pemkot bisa memberikan ja­minan terhadap investor yang hendak ber­usaha di Kota Tasikmalaya. Salah satunya, mem­perbaiki koordinasi antar organisasi perang­kat daerah (OPD) terkait, serta tidak mengakomodir pihak-pihak yang tidak berkepentingan ketika suatu tower didiri­kan. “Harus ada jaminan kenyamanan inves­tor, supaya perusahaan itu bergairah untuk berusaha di sini. Toh kami bayar pajak, retribusi pendirian dan lain sebagainya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya Drs H Asep Maman Permana MSi menjelaskan upaya-upaya musyawarah berkenaan pendirian menara selular memang belum berjalan optimal. “Kita akui itu kurang berjalan dengan optimal. Namun, berkaitan aspek sosial masyarakat, itu di luar kewenangan kami. Kami hanya merekomendasikan persyaratan perizinan yang bersifat teknis,” terangnya.

Ketika syarat pendirian menara selular telah lengkap, berupa rekomendasi dari dinas teknis, tidak ada alasan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tidak menerbitkan IMB. “Ketika semua syarat terpenuhi, kita bukan mempersulit bahkan membantu supaya izin diterbitkan,” tegasnya.

Namun, mantan Kepala Satpol PP dan Damkar tersebut memaklumi ketika aspek sosial dipersoalkan masyarakat di sekitaran lokasi pendirian tower, menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak berperan memberikan pemahaman terhadap masyarakat berkenaan dampak dari berdirinya tower di lingkungan. “Solusi alternatif supaya pendirian tower tidak berujung masalah, sosialisasi harus optimal. Dan itu harus diinisiasi pemohon dalam hal ini pihak penyedia jasa tower provider,” tutur Asep.

Adapun OPD teknis diperlukan dalam mendukung upaya sosialisasi pemohon izin, tinggal berkomunikasi saja. Supaya penyampaian pemahaman dapat diterima secara detail bagi masyarakat sekitar rencana pendirian tower. (igi)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.