Di KUA-PPAS, Pasar Pancasila Prioritas Akan Dibangun Hingga Dua Lantai

446
BERBINCANG HANGAT. Wali Kota Drs H Budi Budiman dan Wakil Wali Kota Drs H M Yusuf berbincang dengan pimpinan DPRD pada rapat paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS, Jumat (20/7). (Rangga Jatnika / radartasikmalaya.com)

INDIHIANG – Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya memprioritaskan pembangunan Pasar Pancasila.

Sebelumnya, pedagang pasar ini telah menolak bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat sebesar Rp 6 miliar karena tidak cukup memperbaiki seluruh kios.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menyebutkan pemkot merencanakan pembangunan Pasar Pancasila pada 2019. Hal ini berkaitan dengan gagalnya penyerapan anggaran Rp 6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI untuk merevitalisasi pasar tersebut.

“Pasar Pancasila kemarin dapat anggaran tapi tidak cukup yang Rp 6 miliar,” ungkapnya usai rapat paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS di Sekretariat DPRD, Jumat (20/17).

Rencananya, pasar yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tawang itu akan dibangun sampai dua lantai supaya pedagang kaki lima (PKL) di sekitar bisa terakomodir.

Namun demikian, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Rencana itu dua lantai di sana. Kalau belum selesai ya satu lantai dulu,” terangnya.

Dengan pembangunan tersebut, pemkot akan membuat Pasar Pancasila bisa lebih representatif. Sehingga pedagang dan pengunjung pun bisa melakukan jual beli dengan nyaman.

“Suasananya nyaman, bersih, itulah yang akan kita lakukan,” tuturnya.

Budi mengaku keberadaan pasar memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Karena pada dasarnya pedagang yang berjualan di pasar merupakan masyarakat lokal dan pembeli pun diuntungkan dengan harga yang relatif murah.

“Pasar rakyat itu berperan penting dalam perekonomian,” katanya.

Dengan pasar yang lebih representatif, diharapkan para pedagang bisa bersaing dengan pasar modern yang saat ini semakin menjamur. Namun, perkembangan zaman tidak bisa dihindari sehingga menuntut pasar tradisional terus berkembang.

“Bagaimana pun kita harus punya daya saing dari keamanan, ketertiban dan kebersihan,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, pedagang Pasar Pancasila tetap menolak bantuan revitalisasi pasar senilai Rp 6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Perbantuan Kementerian Perdagangan.

Mereka lebih memilih keharmonisan warga pasar, daripada menerima perbaikan yang tidak menyeluruh.

Hal itu dikatakan Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pancasila Ahmad Saripudin. Dia menyebut sudah berembuk dengan rekan-rekannya terkait perbaikan kios. Pedagang pasar dengan tegas menolak bantuan revitalisasi Rp 6 miliar tersebut.

“Tetap menolak, daripada terjadi kecemburuan sosial,” ungkapnya saat dihubungi Radar, Rabu (16/5).

Para pedagang, terang dia, juga tidak peduli apabila pemerintah mengancam tidak akan lagi memberikan bantuan untuk Pasar Pancasila.

Bila Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM Perindag) tak peduli, warga pasar siap bergotong royong.

Warga pasar juga heran dinas tersebut tidak menolak bantuan yang berpotensi menimbulkan konflik itu. Padahal, beberapa daerah juga menolak bantuan yang tidak sesuai pengajuan.

“Ibaratnya kita pesan baju ukuran L, yang datang ukuran M masa diterima,” katanya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.